Unduh Aplikasi

Plt Bupati Singkil Siapkan Sejumlah Nama Kepala Dinas Baru

Plt Bupati Singkil Siapkan Sejumlah Nama Kepala Dinas Baru
Plt Bupati Aceh Singkil ketika menggelar pertemuan dengan wartawan di ruang kerjanya. Foto: Edi Putra

ACEH SINGKIL - Pemerintah Darerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil telah menyepakati Rancangan Qanun perombakan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), hasilnya sejumlah dinas dan badan baru muncul.

Guna mengisi jabatan pada sejumlah SKPK baru tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Singkil Asmauddin mengaku telah mempersiapkan sejumlah nama Pegawai Negri Sipil (PNS), meskipun belum mengungkap siapa PNS yang akan mendapat jabatan baru tersebut, namun Asmauddin mengaku menyiapkan PNS terbaik.

"Ini harus cepat, karena APBK 2017 harus disusun, nah kami sudah menyiapkan sejumlah nama, sudah dikantongilah, yang jelas mereka merupakan PNS terbaik, tunggu saja waktunya," kata Asmauddin, Senin (14/11)

Asmauddin meminta agar para pegawai tetap bekerja dengan baik tanpa memikirkan siapa yang akan menempati sejumlah jabatan tersebut, intinya kata Asmaudin PNS harus senantiasa di tempatkan dimanapun atau siap untuk dimutasikan.

"Tetap kerja saja, jangan dipikirkan, PNS harus siap dimutasikan, termasuk saya, karena provinsi juga melakukan perombakan, jadi jangan jadi beban pikiran" ujar Asmauddin.

Qanun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sendiri sudah selesai dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh, hasil evaluasi dari sejumlah usulan, pemerintah provinsi mengusulakn tiga SKPK baru, yakni Dinas Pertanahan, Dinas Pendidikan Dayah dan Sekretariat Koorpri.

"Dari usulan kami provinsi mengusulkan tiga lagi, namun setelah dikembalikan ke daerah kami sepakati dua, yakni Dinas Pertanahan dan Sekretariat Koorpri, sekarang akan dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri, jika sudah rampung baru nanti disahkan qanunnya," ujarnya.

Adapun sejumlah SKPK baru yang terbentuk antara lain Dinas Trans Migrasi dan Tenaga Kerja, dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian Dinas Perkebunan dan Dinas Perpustakaan.

"Dinas Peternakan digabungkan dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, dengan perubahan ini juga banyak SKPK induk berganti nama atau nomenklaturnya berubah, misalnya dulu informatika bergabung dengan Dinas Perhubungan, dengan dibentuk dinas baru bararti yang lama namanya menjadi Dinas Perhubungan ada juga yang bertambah bidangnya," ujar Asmauddin.

Selain itu tedapat juga sejumlah dinas yang beralih menjadi badan dan sebaliknya. Diantaranya Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas PMD, Dinas Pengelolaan Kekayaan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PKPA) menjadi Badan PKPA, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Pemberdayaan Masyarakat keduanya menjadi dinas.

Perombakan sejumlah SKPK ini sendiri dilakukan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Komentar

Loading...