Unduh Aplikasi

Plt Bupati Bener Meriah Usulkan Perubahan Dapil DPR-RI ke Kemendagri 

Plt Bupati Bener Meriah Usulkan Perubahan Dapil DPR-RI ke Kemendagri 
Dailami saat bertemu pihak Kemendagri. Foto:Istimewa

BENER MERIAH - Plt Bupati Bener Meriah, Dailami melaksanakan Rapat Koordinasi penyelesaian Segmen batas dengan kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun selama 3 hari bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada hari jum'at (25/6/2021).

Di sela-sela kegiatan tersebut, Plt Bupati Bener Meriah menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan Plh Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro.

Kemudian Dailami mengusulkan perubahan Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk DPR RI di Provinsi Aceh kepada Dirjen Adwil tersebut, dengan harapan agar dapat ditelaah kembali serta dipertimbangkan perubahannya sesuai usulan yang ia sampaikan.

Dailami menjelaskan bahwa saat ini Dapil Aceh 1 terdiri dari 8 kabupaten/kota yang diantaranya adalah langsa, lhokseumawe, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Sementara untuk Dapil Aceh 2 terdiri dari 15 Kabupaten/Kota yaitu, Banda Aceh, Sabang, Subussalam, Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Singkil dan Simelue. 

"Untuk usulan perubahan yang kita sampaikan antara lain untuk Dapil Aceh 1 yaitu kabupaten/kota yang tergabung langsa, lhoksemawe, Aceh tenggara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Gayo lues dan Aceh Tamiang. Kemudian untuk Dapil Aceh 2 antara lain Banda Aceh, Sabang, Subussalam, Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Bireun, Aceh selatan, Singkil dan Simelue," ujar Dailami.

Didalam kesempatan tersebut Dailami meminta pertimbangan usulan perubahan Dapil tersebut dengan alasan melihat kondisi geografis yaitu menyatukan wilayah tengah dalam satu daerah pemilihan, harapannya dengan diakomodirnya perubahan ini membuka kesempatan kepada putra dan putri terbaik dari wilayah tengah untuk membawa aspirasi masyarakat di parlemen DPR RI.

"Kita juga berharap perubahan ini dapat dilakukan pada pemilu yang akan datang dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada," ungkap Dailami.

Menanggapi usulan tersebut, Plh Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Suhajar Diantoro menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengkajian atas usulan tersebut serta berupaya mengakomodirnya dengan melihat beberapa pertimbangan kewilayahan.

 

Komentar

Loading...