Unduh Aplikasi

Plt Bupati Aceh Singkil Tegur Sejumlah Kepala SKPK

Plt Bupati Aceh Singkil Tegur Sejumlah Kepala SKPK
Plt Bupati Aceh Singkil H.Asmauddin

ACEH SINGKIL - Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Aceh Singkil H.Asmauddin menyesalkan adanya pengalihan program dan penggunaan anggaran pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebelum Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

Pernyataan itu dilontarkan Asmauddin menyusul adanya sorotan ke dinas pekerjaan umum, dinas pertenakan dan kesehatan hewan, dinas pendidikan serta dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi oleh wakil rakyat di daerah itu saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya di rapat paripurna pengesahan ABPK-P tahun 2016, Selasa (8/11) dini hari.

"Selaku Plt, saya tidak habis pikir dan tidak masuk dirumus pemikiran saya, kami terkejut adanya perubahan program yang belum dibahas tapi sudah dilaksanakan," kata Asmauddin.

Asmauddin mengingatkan para kepala SKPK untuk tidak bermain-main dengan dana rakyat. Menurutnya dana itu sah digunakan apabila sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Walaupun dalam prosesnya alot, tapi harus dibahas terlebih dahulu.

"Jangan coba-coba mendahului sebelum ada kesepakatan anatara kedua belah pihak, apalagi hibah dan bansos, lubang penjara itu sekarang ada dibansos dan hibah, jadi perhatikan rambunya, kalau hijau jalan, kuning hati-hati, kalau merah ya berhenti," ujar Asmauddin.

Kasat Satpol PP dan WH Aceh itu juga mengingatkan dinas sosial untuk teliti dalam menetapkan calon penerima bantuan rehap rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga penggunaan dana sebesar Rp 1 miliar rupiah itu tepat sasaran.

"Verifikasi dulu siapa yang layak menerima, baru ditetapkan, anggaran. Verifikasinya sudah di sahkan Rp 50 juta, ini saya dengar ada informasi, belum ditandatangani nota kesepahaman, tapi sudah sudah dijalankan, mudah-mudahan ini tidak benar," ungkap Amauddin.

Bekas Kepala Dinas Pertanian Aceh Singkil itu juga meminta agar SKPK amanah dalam mengemban tugas, membuat program sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tetap netral dalam Pilkada 2017 mendatang, boleh mendukung tetapi cukup dalam hati.

"Jangan paksakan saya menggunakan lima kewenangan saya sebagai Plt bupati," tegasnya.

Komentar

Loading...