Unduh Aplikasi

Plt Bupati Aceh Barat Kukuhkan Satgas Saber Pungli

Plt Bupati Aceh Barat Kukuhkan Satgas Saber Pungli

ACEH BARAT - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri HD, menilai Budaya pragmatisme yang terjadi di tengah masyarakat dalam berbagai urusan menyangkut pelayanan publik selama ini mendorong praktik pungutan liar (Pungli) di berbagai instansi dalam memberikan pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikanya saat melakukan pengukuhan tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) yang berlangsung di aula Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Barat, Rabu, (28/12).

“Aparatur pemerintah diminta untuk tidak melakukan pungli dan masyarakat stop memberi. laksanakan pelayanan publik sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku, dan bagi masyarakat diminta untuk tinggalkan kebiasaan pragmatisme,” kata Haji Nanda—sapaan akrab Rachmat Fitri HD.

Dilakukannya pengukuhan Satgas Saber Pungli, kata dia, didasari besarnya tugas yang akan diemban dalam pemberantasan praktik haram itu. Sehingga, kata dia, perlu mengirim pesan yang tegas kepada aparatur pemerintah dan masyarakat melalui propaganda pengukuhan dalam rangka membebaskan diri dari praktik pungli.

Praktik pungli selama ini, menurutnya telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu efektif dan efisien sehingga mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pungli.

Pembentukan Satgas Saber Pungli sendiri, kata dia, berdasarkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Lalu Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran Nomor 700/4277/sj tanggal 11 November 2016 memerintahkan gubernur, bupati dan wali kota untuk membentuk unit satgas pemberantasan pungli tingkat daerah masing- masing. Kedua produk hukum inilah yang menjadi dasar dari pembentukan unit Satgas Saber Pungli kabupaten Aceh Barat yang baru saja dikukuhkan tadi,” ungkapnya.

Nanda menambahkan, tujuan dari pembentukan unit Saber Pungli sebenarnya untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat dan menjadikan proses pelayanan publik bersih dari praktik pungli, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam pelayanan publik.

Walaupun Satgas Pungli telah terbentuk, kata dia, namun pemberantasan praktik pungli tetap tidak mudah mengingat pungli saat ini hampir menjadi budaya, bahkan masyarakat dinilai sangat toleran dalam kebiasan ini.
Kondisi tersebut, kata dia, tentunya memerlukan strategi yang komprehentif dan tekad yang kuat dari seluruh stake holders atau pemangku kepentingan.

Melihat kondisi itu pula, sebut Haji Nanda, unit Satgas Saber Pungli dibentuk dengan melibatkan banyak unsur secara terpadu dengan kelompok kerja yang terintegral dari unit intelejen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

“Fokus pengawasan dari satgas ini meliputi seluruh area perizinan, pengelolaan dana hibah dan bansos, pengelolaan kepegawaian, pendidikan, dan dana desa,” ujarnya.

Bukan hanya itu dalam tim Satgas Pungli, kata dia, juga mengintai pelayanan publik seperti penyaluran raskin, pelayanan KTP, SIM, dan Samsat, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan lainnya yang memiliki risiko penyimpangan tinggi.

Dengan melihat kondisi itu, dirinya berharap area-area pengawasan dapat dipertajam kembali pemetaannya oleh unit Satgas nantinya sesuai kondisi.

“Hari ini adalah awal dari komitmen kita bersama untuk memberantas pungli. Keberadaan Satgas Saber Pungli sebagaimana dikatakan menkopolhukkam tidak bersifat temporary tetapi akan berkesinambungan sampai praktik pungli tidak ada lagi dalam pelayanan publik,” sebutnya.

Karena itu, ia berpesan kepada Satgas itu untuk bekerja dengan serius dan profesional serta berorientasi pada penghapusan pungli baik secara kultural maupun sistemik.

Dirinya juga meminta kepada tim Satgas tersebut untuk mengedepankan upaya pencegahan dibanding penindakan, dengan terus melakukan sosialisasi secara masif, evaluasi SOP pelayanan publik di setiap satuan kerja, dan mendorong keterbukaan informasi publik lebih baik lagi.

“Dengan demikian kita harapkan operasi tangkap tangan tidak terjadi di kabupaten Aceh Barat,” ujarnya.

Komentar

Loading...