Unduh Aplikasi

PLN Tak Putuskan Aliran Listrik PDAM Tirta Meulaboh Meski Menunggak Setahun

PLN Tak Putuskan Aliran Listrik PDAM Tirta Meulaboh Meski Menunggak Setahun
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Hingga Mei 2019, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Meulaboh masih belum melunasi tunggakan listrik selama setahun, dengan jumlah mencapai Rp 1,4 miliar.

Manager PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3), Ediwan mengatakan nilai tunggakan Rp 1,4 tersebut merupakan tunggakan sebelumnya dengan jumlah tagihan belasan idpel.

“Pemerintah daerah telah membuat komitmen untuk melunasi tunggakan pada April lalu, namun hingga saat ini belum dilunasi. Kita sudah melakukan penagihan, dan PDAM melalui pemerintah daerah berkomitmen untuk melunasinya,” kata Ediwan.

Ediwa, mengatakan hasil pertemuan pihaknya dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebenarnya biaya untuk pembayaran tunggakan listrik sudah terdaftar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2019 melalui anggaran penyertaan modal tambahan daerah untuk perusahaan plat merah itu. Akan tetapi terganjal Qanun Penyertaan Modal yang belum disetujui Pemerintah Aceh membuat perusahaan tersebut tidak bisa melunasi tunggakan.

Meski hingga Mei 2019 PDAM Tirta Meulaboh belum melunasinya, namun PLN UP3 Meulaboh tidak melakukan pemutusan hubungan listrik terhadap perusahaan tersebut dengan alasan instruksi dari PLN pusat guna menjaga situasi kondusif selama Pemilu yang digelar pada April 2019 lalu, dan saat ini dilanjutkan dengan bulan Ramadhan, dan Idul Fitri.

Dia menyebutkan, jika PLN melakukan tindakan pemutusan hubungan listrik terhadap perusahaan pemasok air bagi masyarakat tersebut, maka berakibat fatal, lantaran pasokan air untuk masyarakat terganggu sehingga timbul protes dari masyarakat yang menjadi pelanggan perusahaan air minum itu.

Disebutkannya, situasi ini jelas berbeda dengan pelanggan perseorangan yang diputus hubungan listriknya apabila menunggak selama tiga bulan, lantaran dianggap tidak berpengaruh bagi masyarakat umum lainnya.

Meski sebenarnya saat pengajuan pemasangan aliran listrik ada perjanjian antara calon pelanggan baik pelanggan individu, perusahaan maupun pemerintah siap disanksi atas tindakan yang melanggar perjanjian tersebut seperti dilakukan pemutusan hubungan listrik jika terjadi tunggakan selama tiga bulan.

“Tapi jika nanti ada perintah dari pusat untuk melakukan pemutusan aliran listrik untuk PDAM maka akan kita lakukan, namun saat ini kita masih menunggu perintah PLN Pusat, karena kita melakukan tindakan sesuai SOP,” ungkapnya.

Ediwan meyakini, jika perusahaan tersebut akan melunasi tunggakan tersebut dalam tahun ini, apalagi, kata dia, Pemerintah setempat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) telah sepakat melakukan penyertaan modal tambahan bagi PDAM Tirta Meulaboh begitu juga dengan isi dalam qanun tersebut.

Bahkan, kata dia, dari 7 isi penting qanun itu tiga diataranya telah disetujui dan empat diataranya sedang dibahas di Provinsi, jika empat ini nanti disetujui oleh Pemerintah Aceh maka secara otomatis perusahaan akan dapat melunasi hutang mereka kepada perusahaan tersebut.

Aceh UMKM Expo 2019
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh

Komentar

Loading...