Unduh Aplikasi

PLN, Oh...PLN...

PLN, Oh...PLN...
Ilustrasi.
BAHKAN hanya menyebut nama PLN--akronim dari PT Perusahaan Listrik Negara--yang tergambar adalah kesusahan: kegelapan. Hampir tak ada bulan yang dilewati masyarakat tanpa menggerutu dan sumpah serapah. Layanan layak, sesuai tarif yang dibayar masyarakat, seperti tak pernah masuk dalam kebijakan perusahaan satu ini.

Karena itu, tak mengherankan jika Ombudsman Aceh menilai PLN sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan publik terburuk di Aceh. Usahkan menjamin pasokan listrik untuk seluruh Aceh tercukupi, memastikan listrik tak padam saja perusahaan ini kesusahan.

Manajemen perusahaan ini juga tergolong bebal. Saat instansi lain berlomba-lomba memperbaiki kinerja pelayanan publik setelah dikritik, PLN malah asyik merongrong warga dengan ayat Alquran tentang utang. Manajemen terlalu fokus pada utang masyarakat, sehingga lupa bahwa utang perusahaan ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat tak pernah dilunasi.

Karena itu, sudah saatnya Pemerintah Aceh mengkaji ulang keberadaan perusahaan ini di Aceh. Apalagi dalam perjanjian damai di Helsinki, Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan internal resmi. Bahkan Aceh memiliki hak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Persoalan selama ini yang sering kali menjadi alasan PLN adalah mandeknya pasokan listrik dari Medan, Sumatera Utara. Alasan klise yang lama kelamaan semakin membuat masyarakat muak. Alih-alih mencari terobosan, perusahaan ini malah sibuk mencari apologi atas ketiadakmampuan mereka melayani masyarakat Aceh.

Selama ini, energi listrik yang dihasilkan dari Bumi Serambi Mekah ini disedot dan dialirkan Medan sebelum dinikmati masyarakat Aceh. Dengan kata lain, Aceh tetap harus melayani kebutuhan orang lain. Di lain pihak, investor pun enggan menanamkan modal ke Aceh, karena tak ada jaminan pasokan energi untuk usaha mereka.

Satu-satunya jalan adalah dengan "memerdekakan" listrik Aceh. Pemerintah Aceh berhasil merebut pengelolaan minyak dan gas. Dengan modal undang-undang yang sama, Pemerintah Aceh harus melawan perusahaan yang jelas-jelas tak berkontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan Aceh. Dasar...PLN.

Komentar

Loading...