Unduh Aplikasi

PKPM Darurat Jawa-Bali: Paradoks Hidup vs Kehidupan (II)

PKPM Darurat Jawa-Bali: Paradoks Hidup vs Kehidupan (II)
Foto : Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Terlepas dengan kegagalan Trump dan keberhasilan Biden  dalam penanganan Covid-19 Amerika Serikat sepenuhnya berada dibawah seorang  doktor dan dokter senior, begawan penyakit menular global, yang mejadi Direktur Lembaga Alergi dan Penyakit Menular AS -Anthony Fauci. Selanjutnya, walaupun Menteri Kesehatan  Singapore adalah politisi, lulusan tehnik kelistrikan, akan tetapi ia telah menjalani posisi itu selama lebih dari 10 tahun dengan sangat sukses. Ia juga dikenal reputasinya dalam bidang kesehatan publik sehingga diangkat oleh WHO sebagai ketua komisi tinggi.
 
Tidak dapat dibantah apa yang membuat Indonesia unik, dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menangani pandemi adalah kosentrasi kebijakan dan implementasi  penanggulangan Covid-19 sepenuhnya berada di wilayah ekonomi di bawah kewenangan Menko Kemaritiman dan Investasi, dan Menko Ekuin.Penunjukan Menteri kesehatan Budi Gunawan Sadikin, sarjana fisika nuklir yang kemudian menjadi profesional bisnis keuangan yang mumpuni juga mencerminkan betapa pemerintah cenderung menempatkan pengendalian pandemi lebih bernuansa ekonomi dibandingkan dengan pendekatan kesehatan publik.
 
Terlepas dengan segala kelebihan atau kekuarangan, publik juga cukup tahu, cukup banyak tenaga ahli kesehatan publik dan berbagai  profesi kesehatan  lain yang bekerja keras  membantu otoritas tertinggi pengendalian pandemi seperti yang ditugaskan oleh presiden. Disebalik pilihan lockdown yang mungkin disuarakan oleh pakar dan praktisi kesehatan publik yang tergabung dalam tim otoritas pemerintah itu, realitas Indonesia sebagai negara yang kondisi ekonominya tidak sangat kuat dalam menghadapi pandemi ini, membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.
 
Cerita  kebijakan lockdown di berbagai negara seringkali abai menyebutkan  kecuali Vietnam, semua negara yang relatif sukses melaksanakan lockdown adalah negara maju dan kaya, seperti Australia, New Zealand, Inggris, dan Singapore. Semua negara itu menyediakan paket keuangan untuk penanganan pandemi antara 10-15 persen dari PDB mereka. Perbedaan yang sangat besar antara negara-negara itu dengan negara berkembang seperti Indonesia adalah kemampuan fiskal yang dimiliki dan sistem kesehatan yang mumpuni.
 
Kemampuan fiskal yang rendah membuat kemampuan negara menyediakan anggaran untuk berbagai subsidi dalam masa lockdown menjadi sangat berat. Disamping menyediakan berbagai jaringan pengaman sosial, lockdown yang baik juga mensyaratkan subsídi bulanan  pemerintah yang memadai untuk karyawan swasta. Tidak berhenti di berbagai subsidi, pemerintah juga terpaksa memberikan insentif kepada sektor swasta baik selama lokcdown maupun setelahnya yang juga berdampak kepada fiskal negara.
 
Jangankan menambah beban subsidi pemerintah, malayani jaringan sosial pandemi saja yang sudah berjalan, ditambah dengan berbagai keperluan bahan dan alat, telah memaksa pemerintah meminjam lagi. Seperti diketahui Bank Dunia beberapa waktu yang lalu, baru saja menyetujui pinjaman  500 juta dollar untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Realitas ini sekaligus memberikan indikasi kuat kepada kita, betapa sistem kesehatan nasional kita masih lemah, terutama ketika berhadapan dengan petaka pandemi yang sedang terjadi.
 
Kelemahan lain yang juga sangat penting untuk digaris bawahi sebagai perbedaan negara maju dan kaya dengan negara berkembang seperti Indonesia, dalam konteks lockdown adalah  jumlah pekerja informal. Sebagai perbandingan kasar sebaran pekerja informal di negara-negara berkembang Asia Pasifik adalah 68,6 persen (ILO 2018). Di Indonesia jumlah pekerja informal pada awal tahun 2021 adalah 59,62 persen, atau 78.14 juta jiwa (Katadata 2021).
 
Dalam kaitan dengan pandemi pada bulan Februari 2021, tercatat 19.1 juta penduduk usia kerja yang terpengaruh oleh pandemi dengan sebaran 15,72 juta mengalami pengurangan keja, 1.62 juta pengangguran, dan 1,11 juta orang tidak bekerja karena Covid-19 (Katadata 20221). Ditemui pula 650 ribu jiwa bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja karena pandemi semenjak Februari  2020.
 
Salah satu ciri utama pekerja informal adalah mereka menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian. Mereka adalah buruh harian lepas, pekerja transportasi online, pedagang kaki lima, dan pekerja mandiri di berbagai sektor jasa lainnya. Dalam konteks nasional, konsentrasi terbesar jumlah pekerja informal adalah di kawasan Jawa-Bali yang saat sedang mengalami  PKPM Darurat. Agaknya kerawanan instabilitas ekonomi jika pemberlakuan lockdown dilakukan dapat saja merembes ke wilayah sosial dan bahkan politik dapat terjadi.
 
Dengan pilihan optimal yang mampu diterapkan oleh pemerintah, kombinasi hidup dan kehidupan dalam kerangka PKPM darurat memang tidak  mencapai kondisi ideal. Tetapi dengan sejumlah keterbatasan yang dimiliki, ini adalah pilihan yang kurang dari pilihan yang sangat baik. Pilihan itu tentu tidak dapat dipisahkan dari tiga  realitas yang dimiliki- sistem kesehatan nasional yang tidak sangat kuat, kondisi fiskal yang relatif lemah, dan proporsi pekerja informal yang masih besar.
 
Pilihan yang paling mungkin dan mesti ditangani dengan cermat adalah percepatan vaksinasi nasional, terutama dengan  pemberian prioritas tinggi kepada kelompok usia lanjut. Statistik penularan dan kematian terbesar sampai dengan hari ini masih tetap di dominasi oleh kelompok usia lanjut yakni 45,3 persen diatas usia 60 tahun dan 34 persen untuk 46-59 tahun. Melihat kenyataan seperti ini, perlu pertimbangan khusus untuk memberi perhatian lebih, dalam hal percepatan vaksinasi. Bahkan tidak berlebihan kepada kelompok penduduk usia lanjut diberikan pula perhatian pemberlakuan pembatasan mobilitas berikut dengan edukasi yang lebih intensif dalam hal prokes pandemi Covid-19.
 

Penulis: Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala

Komentar

Loading...