Unduh Aplikasi

PKPM Darurat Jawa-Bali: Paradoks Hidup vs Kehidupan (I)

PKPM Darurat Jawa-Bali: Paradoks Hidup vs Kehidupan (I)
Foto : Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid
 
Semenjak merebaknya pandemi Covid-19 di Wuhan Cina pada akhir tahun 2019, yang kemudian terus menyebar ke seluruh dunia  sampai har ini cukup banyak telah memakan korban. Kematian, krisis ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan adalah sejumlah kata yang sering berjalan seiring  dengan pandemi.
 
Kini semakin disadari, pandemi Covid-19 bukan lagi dapat dipandang sebagai persoalan penyakit dan kesehatan belaka. Virus ini telah melahirkan dan bahkan meledakkan malapetaka sosial ekonomi yang sangat massif.
 
Seluruh tatanan capaian pembangunan yang telah dicapai, baik oleh negara, maupun capaian global seperti kemiskinan, penyakit, bahkan tingkat kekerasan, telah terganggu bahkan dihancurkan oleh pandemi ini. Hampir seluruh indeks kemajuan prestasi global yang dikerjakan dalam 40 tahun terakhir, terhenti, bahkan terdegradasi akibat Covid-19.
 
Secara sangat ringkas persoalan penanganan pandemi yang sampai hari ini belum menemukan jalan keluar yang final hanya bergerak dalam dua ayunan bandul  dengan keseimbangan yang relatif, hidup dan kehidupan. Itu yang terjadi secara global, itu yang terjadi secara lokal. Itu yang terjadi di negara maju, negara berkembang, ataupun negara miskin.
 
Isu besar yang berlaku untuk individu, keluarga, masyarakat, atau bangsa adalah pilihan antara sehat, hidup, atau mampu memberi makanan dan  kebutuhan untuk keluarga, masyarakat, atau seluruh warga negara. Menggunakan istilah ekonomi secara lebih langsung pilihannya adalah populasi yang sehat dari ancaman kematian, ataukah pertumbuhan ekonomi?
 
Seringkali perdebatan dipaksakan untuk menempatkan seolah kata kesehatan tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Karenanya tidak jarang, orang terjerumus dalam ungkapan sebagai pilahan salah satu diantara keduanya.
 
Ketika ada pengumuman lockdown di kota-kota Eropah atau ketika pemerintah kita mengumumkan  pemberlakuan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), termasuk pemberlakuain PKPM Darurat untuk Jawa-Bali dalam beberapa hari ini dan kedepan, bandul kebijakan bergerak kearah kutub hidup. Sebaliknya, ketika pengurangan keketatan diberlakukan, walaupun dengan pembatasn kecil tertentu, maka yang disasar adalah kehidupan, mata pencaharian, dan ekonomi.
 
Pemaksaan terhadap salah satu pilihan dengan menegasikan yang lainnya tidak hanya keliru,  tetapi juga berbahaya, karena jika prinsip yang dipaksakan adalah penyelamatan nyawa atau penyelamatan ekonomi. Kedua hal itu sesungguhnya tidak dapat di lihat secara ekslusif, karena secara alami keduanya saling berhubungan.
 
Dalam keadaan bagaimanapun, pemulihan ekonomi akan mustahil terjadi tanpa pengendalian virus. Sebaliknya pengendalian yang dilakukan secara sangat ketat, tanpa diimbangi dengan persiapan jaringan pengaman sosial dan berbagai subsidi lainnya dipastikan akan mencederai kehidupan  masyarakat.
 
Tidak jarang berkembang anggapan seolah berbagai upaya pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah, seringakali dtempatkan sebagai penghambat pertumbuhan dan penghilangan pekerjaan. Penglihatan secara sepintas mungkin saja hal itu benar adanya, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah lambat atau cepat pandemi itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Klaim yang menyatakan seolah-olah dengan pemberlakuan lockdown, atau PKPM darurat atau yang sejenisnya dapat membuat korban lebih besar dari virus itu sendiri sama sekali tidak benar.
 
Tidak seperti bulan-bulan yang telah dilewati Indonesia semenjak pandemi terjadi, saat ini Indonesia mengalami lonjakan Covid-19 yang cukup tajam. Jumlah kasus dalam beberapa hari ini telah meningkat tajam dari hanya 5.000 kasus atau lebih perhari sampai dengan minggu  ketiga bukan Juni 2021, dalam beberapa hari ini jumlah kasus baru mencapai lebih dari 24.000. Bahkan hari Sabtu 3/7/21 jam 12 angka itu telah mencapai 27.913 kasus dengan jumlah total nasional 2.256.851 orang.
 
Berkaca dari negara-negara yang populasinya padat seperti India, Bangladesh, dan Pakistan, situasi pandemi secara nasional mempunyai peluang bukan tidak mungkin akan semakin memburuk, Asumsi sebagian pembuat kebijakan tentang harapan tercapainya “herd immunity”nasional sepertinya belum terjadi.
 
Kritik terhadap PKPM ataupun PKPM darurat yang diposisikan sebagai lockdown “setengah hati” bukanlah sesuatu yang sangat salah, karena pelonggaran mobilitas sekecil apapun tetap saja menjadi faktor penting penularan dan ledakan virus. Apalagi dengan sifat baru varian delta yang daya tularnya cepat, menjadikan PKPM sebagai sesuatu yang serba tanggung.
 
Di lain pihak, “keengganan” pemerintah untuk melaksanakan lockdown total juga mencerminkan kekuatiran terhadap kekuatan fiskal pemerintah yang rendah. Hal itu  sangat tercermin dari gambaran besar penugasan lembaga dan orang-orang yang menangani pandemi, yang lebih banyak bertemali dengan latar belakang dan kelembagaan ekonomi yang diwakili.
 
Dikotomi pendekatan ekonomi vs pendekatan kesehatan sering dianalogikan dengan pendekatan ekonomi vs pendekatan biologi. Di sejumlah negara, individu yang memegang peranan kunci pengendalian pandemi Covid-19 lebih banyak berlatar belakang kesehatan,seperti New Zealand,- Ketua Ilmuwan-ahli genetik di kantor Perdana Menteri Professor Michael Bunce, dan virologist Dr Jemma Geoghegan, di Australia,- Pejabat Kesehatan Publik,Brendan Murphy dan Paul Kelly yang juga berlatar belakang dokter dan birokrat kesehatan yang berpengalaman.

Penulis: Sosiolog, Guru Besar Universitas Syiah Kuala

Komentar

Loading...