Unduh Aplikasi

Pimpinan DPRK PIJAY definitif di sumpah

Pimpinan DPRK PIJAY definitif di sumpah
Wpid 20141023 145255
PIDIE JAYA-Partai Aceh (PA) kembali memimpin lembaga terhormat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pidie Jaya periode 2014-2019. Periode sebelumnya PA yang merupakan partai lokal tersebut juga memimpin institusi tersebut.
Hal tersebut sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Provinsi Aceh Dr Zaini Abdullah nomor 171.21/769/2014 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPR Kabupaten Pidie Jaya atas nama Armia Harun dari Partai Aceh (PA) sebagai Ketua, Fakhruzzaman Hasbalah (PAN) sebagai Wakil Ketua, dan Ir. Nazaruddin (NasDem) sebagai Wakil Ketua untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Ketiga pimpinan DPR Kabupaten Pidie Jaya periode 2014-2019 tersebut dilantik dan dipandu dalam pengambilan sumpah/janji pimpinan digedung DPRK dalam Rapat Paripurna Istimewa Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nurmiati, SH atas nama Mahkamah Agung, Kamis (23/10) di gedung Dewan setempat.

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain, Bupati, Wakil Bupati dan unsur Muspida Plus  Pidie Jaya Sedakab, para Asisten, para kepala SKPK serta Pimpinan Parpol serta tokoh-tokoh masyarakat Pidie Jaya.

Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Abbas dalam sambutannya mengatakan, Pimpinan DPRK mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaiman yang di amantkan Undang Udang Republik indonesia pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berserta seluruh anggota memiliki tugas dan fungsi yang sangat srategis dalam mengawal pemerintah. Fungsi yang diberikab tersebut adalah, legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Untuk itu kami di eksekutif mengharapkan DPRK dapat bermitra dengan baik dalam mengejar ketertinggalan pembangunan Pidie Jaya," sebut Aiyub Abbas seraya dalam kesempatan tersebut juga meminta SKPK Pidie Jaya untuk berlari kencang dalam membangun daerah.

Disisi yang lain juga masih banyak agenda yang harus diselesaikan oleh DPRK Pidie Jaya. Antara lain  pembahasan penetapan APBK tahun 2015, begitu juga dengan pembahasan rancangan peraturan daerah (qanun) lainnya yang akan diajukan pihak eksekutif.

Aiyub Abbas menambahkan, prioritas pembangunan harus diletakkan pada program-program yang secara nyata dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian dalam menopang meningkatnya pendapatan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu kemitraan yang dibangun antara legislatif dengan eksekutif daerah dalam mencari pemikiran pemikiran  yang kontruktif dan kerja keras, guna memberi jaminan bagi terselenggarannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. Dan tergeraknya seluruh potensi elemen masyarakat dan bekerja maksimal untuk mempercepat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat

IKHSAN PM

Komentar

Loading...