Unduh Aplikasi

FRAKSI INDONESIA MERDEKA TAK DIUMUMKAN

Pimpinan DPRK Aceh Selatan: Tak Dipilih, Mungkin Kalah Lobi Politik

Pimpinan DPRK Aceh Selatan: Tak Dipilih, Mungkin Kalah Lobi Politik
Ilustrasi. Foto: Merdeka.com

BANDA ACEH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Teuku Bustami menanggapi perihal tidak diumumkannya Fraksi gabungan Indonesia Merdeka dan belum dimasukkannya enam anggota dewan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di lembaga legislatif daerah tuan tapa tersebut.

Bustami mengatakan, Fraksi Indonesia Merdeka yang merupakan gabungan dari tiga partai yakni Nasdem, PKPI dan Golkar itu belum diumumkan karena memang keputusan musyawarah dan mufakat seluruh anggota DPRK Aceh Selatan.

Baca: Dewan Sebut Pembahasan R-APBK Aceh Selatan 2020 Cacat Hukum

Dimana, kata Bustami, dalam proses musyawarah tersebut, terdapat tiga gabungan partai yang mengusulkan nama fraksi masing-masing, yaitu Fraksi Pelangi, PA dan Indonesia Merdeka.

"Dilakukan musyawarah dan mufakat. Kemarin yang berdebat tiga fraksi gabungan, Indonesia Merdeka, Pelangi dan PA," kata Teuku Bustami kepada AJNN, Senin (16/12).

Bustami menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), fraksi gabungan itu hanya boleh dibentuk sebanyak dua fraksi, tidak boleh lebih.

Karena aturan tersebut, maka harus dilakukan pemufakatan untuk menentukan dua dari tiga fraksi gabungan yang telah mengajukan penetapan.

"Amanah didalam UUPA tidak boleh lebih dari pada dua Fraksi gabungan," ujarnya.

Melihat aturan itu, lanjut Bustami, kemudian dilakukan musyawarah hingga pukul 01.00 WIB dini hari setelah beberapa kali sidang di skorsing, lalu akhirnya peserta melakukan vooting. Hasilnya, mereka memilih dan memutuskan dua fraksi gabungan yaitu Fraksi Pelangi dan PA.

"Kita sudah musyawarah mufakat dari pagi sampai jam 01.00 WIB. Dan sempat ada skors lagi, skors-skors itu kan lobi politik," ucapnya.

"Jadi lobi-lobi politik, mungkin ada kepentingan kan, jadi PA dan Pelangi ada dukungan, dan yang pilih semua anggota DPRK yang hadir, di vooting. Jadi disaat musyawarah mufakat itu lah hasilnya diputuskan," tegas Bustami.

Selain itu, kata Bustami, mengenai tidak dimasukkannya enam anggota dewan ke dalam AKD, karena sampai hari ini mereka tidak diusulkan dari empat fraksi yang telah ditetapkan. Baik dari Fraksi penuh, yaitu PNA dan Demokrat, maupun Fraksi gabungan seperti Pelangi serta PA.

Bustami mengaku telah menyurati ke enam anggota DPRK tersebut untuk bergabung ke salah satu fraksi. Tetapi mereka tetap menginginkan terbentuk fraksi sendiri, sehingga dapat diusulkan masuk AKD.

"Mereka harus gabung, dan fraksi wajib menerima, fraksi mana aja boleh. Sehingga bisa diusulkan oleh Fraksi dan kemudian dilakukan kembali perubahan susunan AKD," imbuh Bustami.

Bustami menyampaikan, hari ini pihaknya kembali mengirimkan surat ketiga kepada yang bersangkutan agar secepatnya bergabung dengan fraksi yang telah terbentuk, baik penuh maupun gabungan.

Komentar

Loading...