Unduh Aplikasi

Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
Ketua DPRK Aceh Tengah dari PDI-P, Arwin Mega memperlihatkan surat penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta dihadapan pengunjuk rasa. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam.

ACEH TENGAH - Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sepakat menolak dengan tegas undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu. 

Penolakan itu disampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Tengah yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arwin Mega dihadapan massa aksi mahasiswa dan buruh yang mengepung kantor DPRK Aceh Tengah sejak pagi sampai menjelang salat Jumat (9/10) di Takengon. 

Selain menyampaikan langsung di depan pengunjuk rasa, sebagai bukti mereka juga membuat sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dan tembusan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

Dihadapan pengunjuk rasa, Arwin Mega menegaskan kalau semua anggota DPRK Aceh Tengah akan tetap bersama mahasiswa dan buruh untuk menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya Arwin Mega, Ketua DPRK Aceh Tengah bersama saudara-saudara semua, percayalah, saya siap menandakantangani pernyataan menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hidup Mahasiswa.. hidup Buruh..," ujar pria yang juga kader PDIP Aceh Tengah tersebut.

Ada dua lembar surat yang ditandatangani oleh Arwin Mega, surat pertama pernyataan sikap penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang disodorkan oleh mahasiswa, dan surat kedua adalah surat resmi pimpinan DPRK Aceh Tengah yang juga berisi penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang akan dikirimkan ke Ketua DPR RI di Jakarta.

Walaupun sempat ricuh dan terjadi pembakaran ban bekas di halaman gedung DPRK Aceh Tengah. Akhirnya unjukrasa berakhir damai usai pernyataan sikap dari pimpinan DPRK Aceh Tengah tersebut. 

Baca: Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Aceh Tengah Ricuh

Demontrasi ini mendapat perhatian dari masyarakat yang melewati jalan di depan gedung DPRK. Personil Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Tengah, AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat sempat kewalahan mengamankan aksi tersebut. Polisi mengerahkan hampir setengah kekuatan personil dibantu oleh pihak TNI dan Satpol PP.

Berikut isi lengkap surat penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh pimpinan DPRK Aceh Tengah yang ditujukan kepada Ketua DPR RI di Jakarta;

Takengon, 9 Oktober 2020
Nomor : 170/ 479/DPRK
Sifat : Penting

Kepada Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta.

Perihal: Penyampaian Aspirasi Mahasiswa OKP dan Serikat Pekerja Aceh Tengah Terhadap Undang-udang Omnibus Law Cipta Kerja.

Bismillahirrahmannirrahim Assalanm’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan hormat, 

Bahwa dengan telah disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 05 Oktober 2020, di kabupaten Aceh Tengah telah terjadi aksi unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Serikat Pekerja/Buruh, dan penolakan terhadap undang-undang tersebut dari Aliansi Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Serikat Pekerja/Buruh se-Kabupaten Aceh Tengah. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, menyampaikan aspirasi dari Aliansi Mahasiswa, OKP dan Serikat Pekerja/Buruh yang menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah di sahkan menjadi undang-undang serta mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU). 

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Ketua DPRK Aceh Tengah

Arwin Mega

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Plt Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. DPR Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Tengnh di Takengon
5. Arsip.

Komentar

Loading...