Unduh Aplikasi

Pilkada Serentak Dilaksanakan Desember 2020

Pilkada Serentak Dilaksanakan Desember 2020
Potongan kesimpulan rapat dengar pendapat DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menyepakati rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, digelar pada Desember 2020 mendatang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat video conference, Rabu (27/5).

Komisioner KPU-RI, Ilham Saputra saat dikonfirmasi mengatakan KPU memberikan syarat jika Pilkada diselenggarakan pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka anggaran untuk pelaksanaan tahapan pilkada harus ditambah.

Dalam waktu dekat, kata Ilham, KPU akan mengajukan draft rencana anggaran yang akan diperlukan untuk pelaksanaan tahapan pilkada serentak, kepada DPR dan Pemerintah untuk kemudian dibahas dalam rapat anggaran.

"Jika syarat tadi (penambahan anggaran) dieksekusi maka Pilkada Desember akan dapat dilaksanakan. KPU akan mengajukan anggaran kepada DPR dan Pemerintah untuk dibahas," kata Ilham Saputra kepada AJNN, Rabu (27/5) malam.

Rapat virtual tersebut diikuti Mendagri, Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad. Berikut ini merupakan hasil kesimpulan rapat kerja dengar pendapat pelaksanaan pilkada serentak yang diketuai Komisi II DPR-RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui surat Ketua Gugus Tugas nomor B-196/KAGUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020, sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan PKPU RI tentang Perubahan Ketiga atas PKPU nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

3. Komisi II DPR meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.

Komentar

Loading...