Unduh Aplikasi

Pilkada Konstitusional 

Pilkada Konstitusional 
Ilustrasi: dreamstime.

MESKI kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka diambil di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetap saja itu adalah kesepakatan yang sah meski rezim berganti. 

Sekadar mengingatkan, kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu, Hamid Awaluddin, dengan Wali Nanggroe Aceh saat ini, Tengku Malik Mahmud Al Haytar sebagai representasi GAM. Hamid, saat menandatangani kesepakatan damai itu, bertindak atas nama negara. 

Sama seperti utang berjibun yang ditarik rezim ini. Utang itu akan menjadi warisan yang tetap harus dilunasi oleh pemerintahan sesudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Suka atau tidak suka, siapapun presidennya nanti, mereka harus menerima kenyataan untuk membayar utang tersebut. 

Salah satu buah dari Kesepakatan Damai Helsinki itu adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh. Undang-undang ini harusnya menjadi dasar hukum, konstitusi, Provinsi Aceh dalam membangun dan menjalankan roda pemerintahan. 

Hal ini yang sering kali dilupakan oleh banyak pihak di Jakarta. Meski dalam banyak hal, Pemerintahan Aceh harus taat kepada aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, ada hal-hal yang tak seharusnya dilupakan oleh Jakarta, baik di lingkaran Istana Negara ataupun di Senayan. 

Hal itu adalah kewajiban untuk mengonsultasikan aturan baru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh jika itu bertentangan dengan UUPA. Termasuk dalam urusan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh. 

Mengutip pernyataan Mawardi Ismail, salah satu orang yang terlibat dalam merumuskan UUPA, Pemerintah Indonesia dapat mengundur pilkada hingga 2024--dalam UUPA, Pilkada Aceh berikut dilaksanakan pada 2022--dengan mengubah aturan dalam UUPA. Dan hal itupun harus tetap dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh.

Jadi, Pemerintah Indonesia harus bermain fair. Ini bukan soal kalah-menang, besar-kecil, kuat-lemah. Ini adalah tentang bernegara sesuai dengan aturan main; konstitusi. Saat masyarakat Aceh menginginkan pilkada dilaksanakan pada 2022, Pemerintah Indonesia tak perlu mengutak-atik aturan agar dapat melaksanakan Pilkada 2024.

Mungkin pemerintahan di Aceh tidak berjalan sempurna. Konflik akibat ego sektoral, tarik ulur kepentingan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam banyak hal, memang cukup memakan energi. Namun, yang jelas, itu adalah rumah tangga Aceh. Pemerintah Indonesia, lewat lembaga apapun, tidak perlu terlibat terlalu dalam.  

Komentar

Loading...