Unduh Aplikasi

Pilkada dan Kekayaan Berindonesia

Pilkada dan Kekayaan Berindonesia
Ilustrasi: Woodworker's Journal.

PEMERINTAHAN Aceh, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, harus melangkah maju dalam urusan Pemilihan Kepala Daerah. Kedua elemen ini harus memastikan Pilkada Aceh dan daerah-daerah, yang dijadwalkan pada 2022, berlangsung sesuai aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.

2022 seharusnya menjadi momentum masyarakat Aceh menggelar pemilihan kepala daerah untuk menentukan kepemimpinan di Aceh. Namun rencana berseberangan dengan keinginan Pemerintah Pusat yang berencana menggelar even ini, serentak di seantero nusantara, pada 2024. 

Rencana ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 2024. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa daerah yang masa jabatan kepala daerah habis pada 2022 atau 2023, harus menunggu penyelenggaraan pilkada pada 2024.

Jika merujuk pada aturan itu, maka Aceh menggelar pilkada pada 2024. Namun di Aceh juga berlaku kekhususan. UUPA menjamin bahwa kepala pemerintahan, entah itu gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, dan wali kota dan wakilnya, dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. 

Tapi tentu saja ini bukan urusan pemilihan. Ini adalah tentang keinginan masyarakat Aceh menyelenggarakan aturan dan tentang keharusan negara dan pemerintahnya untuk menghargai keberagaman dalam bernegara. 

Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, harus mengingatkan kepada pemerintah pusat bahwa bernegara itu tak mesti seragam. Kehidupan bernegara tak harus sama antara masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Timur atau Papua. 

Namun hal ini memang harus dibicarakan dengan kepala dingin. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh harus berdiri di saf yang sama untuk memastikan pelaksanaan pilkada di Aceh berjalan, sesuai jadwal, pada 2022. Merangkul semua pihak, terutama di Jakarta, agar mau memahami niatan Aceh menyelenggarakan Pilkada 2022. 

Dua lembaga itu harus mampu meyakinkan Pemerintah Indonesia bahwa pelaksanaan pilkada sesuai dengan aturan di Aceh bukan sebuah pembangkangan. Pemerintah Indonesia juga harus diajarkan bahwa dalam bernegara, keberagaman harus dihargai sebagai sebuah kekayaan, termasuk dalam urusan politik. 

Komentar

Loading...