Unduh Aplikasi

Pilkada Aceh 2022 Ditunda, Anak Syuhada Abdya Sebut Pemerintah Mengangkangi UUPA

Pilkada Aceh 2022 Ditunda, Anak Syuhada Abdya Sebut Pemerintah Mengangkangi UUPA
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT DAYA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Anak Syuhada Aceh (DPW JASA) Aceh Barat Daya (Abdya) Ibrahim Bin Abdul Jalil meminta elit politik dan tokoh-tokoh di Aceh untuk segera mengusulkan referendum, jika Pemerintah Pusat tetap bersikukuh untuk melaksanakan pilkada 2024 di Aceh. 

“Penetapan pilkada pada bulan November 2024 oleh Pemerintah Pusat, hal ini mencerminkan bahwa Mereka tidak lagi menganggap adanya UUPA dan MoU Helsinki di Aceh, sejauh yang kita perhatikan dan amati dalam hal perdamaian RI dan Aceh, memang pusat tidak serius dan terkesa sangat ingkar atas janjinya,” kata Ibrahim, kepada AJNN, Rabu (7/4).

Baca: Tidak Ada Anggaran, KIP Aceh Tunda Tahapan Pilkada 2022

Menurut Ibrahim, sudah 16 tahun perdamian anatar Aceh dengan Pemerintah Pusat tapi poin perdamaian tidak direalisasi dan sangat terkesan dihambat oleh pusat, sehingga atas realita pengingkaran yang terlihat sudah sepatutnya agar menuntut referendum.

Untuk itu, kata Ibrahim, agar para elit politik, lembaga masyarakat, Akademisi dan tokoh-tokoh Aceh untuk segera mengusulkan dilaksanakan referendum jika Pemerintah Pusat memang tidak lagi menganggap adanya UUPA yang menjadi simbol keistimewaan Aceh dan Butir MoU sebagai syarat perdamaian. 

“Jika para elit politik tidak berani atau takut kehilangan jabatan untuk mengusulkan referendum, Kami anak-anak anggota GAM yang syahid pada masa konflik dahulu, siap menggelar referendum untuk Aceh,” tuturnya.

Baca: Tak Miliki Anggaran Jalankan Tahapan Pilkada, Akademisi: Abai dan Tidak Bertanggung Jawab

Ibrahim menjelaskan, tidak dapat dilaksanakan Pilkada Aceh 2022 karena tidak adanya anggaran Pemerintah Aceh dan tidak bisa terlaksana pogram yang sudah direncanakan oleh KIP Aceh merupakan permainan elit politik.

“Jika memang Pemerintah Aceh tidak mau mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2022, para elit politik DPRA, DPR RI dan DPD harus berani bersuara dan melakukan clas action yang masif dan sistematis untuk mempertahankan Kekhususan dan keistimewaan Aceh,  jangan hanya duduk diam saja,” tutupnya.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...