Unduh Aplikasi

Pilkada 2022, DPRA Koordinasi dengan Penyelenggara dan DPRK se-Aceh

Pilkada 2022, DPRA Koordinasi dengan Penyelenggara dan DPRK se-Aceh
Rapat Koordinasi Komisi I DPRA dengan Pemerintah Aceh, KIP Aceh, Panwaslih Aceh dan Komisi A DPRK se Aceh, Senin, 29 Juni 2020. Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Terkait rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh 2022, Komisi I DPRA melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Aceh, KIP dan Panwaslih Aceh serta Komisi A DPRK se-Aceh, Senin (29/6).

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di gedung utama DPRA itu juga membahas tentang hasil rapat-rapat sebelumnya yang menegaskan Pilkada Aceh 2022.

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus mengatakan, kesimpulan penyelenggaraan Pilkada Aceh 2022 telah disepakati dalam rapat DPRA bersama Pemerintah Aceh, KIP dan Panwaslih Aceh pada 11 Maret 2020 lalu.

"Bahwa pada rapat 11 Maret dengan KIP Aceh, Panwaslih Aceh, dan juga Pemerintah Aceh, kesimpulan pertemuan itu sepakat melaksanakan Pilkada Aceh pada 2022, dan koordinasi ke KPU," kata Muhammad Yunus saat memimpin rapat koordinasi itu.

Sebenarnya, kata M Yunus, persoalan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 ini tidak lagi menjadi perdebatan panjang, karena memang semua itu sudah jelas diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

"Masalah Pilkada Aceh 2022 ini sebenarnya semua sudah diatur dalam UUPA," ujar politikus Partai Aceh itu.

Sementara itu, Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri menyatakan bahwa tentang Pilkada Aceh semuanya sudah jelas diatur dalam UUPA, karena itu saat ini tinggal bagaimana langkah koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Pilkada Aceh itu di UUPA jelas diatur, sekarang tinggal keberanian, kemauan kita berkoordinasi dengan Mendagri bahwa di Aceh ada Undang-undang khusus," tegas Samsul Bahri.

Seperti diketahui, dalam pasal 21 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Telah diatur mengenai persiapan penyerentakan pilkada dan pemilu pada tahun 2024.

Namun, untuk Aceh dinilai tetap dapat menyelenggarakan Pilkada pada 2022, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Komentar

Loading...