Unduh Aplikasi

Pidato LKPJ Diteken Wabup Pidie, Praktisi Hukum Surati Mendagri

Pidato LKPJ Diteken Wabup Pidie, Praktisi Hukum Surati Mendagri
Praktis Hukum di Pidie Muharramsyah. Foto: AJNN.Net/Salman

PIDIE - Praktisi hukum di Kabupaten Pidie Muharramsyah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyangkut tandatangan Wakil Bupati Fadhlullah TM Daud pada pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie 2018.

Selain tandatangan Wakil Bupati Pidie pada halaman terakhir pidato pengantar LKPJ Bupati Pidie yang juga dibacakan Wakil Bupati Pidie di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat pada 20 Juni 2019, juga berstempel Gubernur Aceh.

"Pada Senin kemarin (25/6), saya sudah mengirimkan surat kepada Mendagri untuk memintai penjelasan menyangkut tandatangan Wakil Bupati Pidie pada laporan LKPJ Bupati Pidie tahun 2018," kata praktisi hukum Muharramsyah kepada sejumlah media di Horas cafee, Selasa (26/6).

Adapun perihal surat yang telah dikirim ke Mendagri, sebut Muharram, permohonan penjelasan tentang kewenangan wakil bupati dalam mendatangani dokumen bupati berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Baca: Polisi Kumpulkan Informasi Terkait Pemalsuan Stempel Gubernur Aceh

"Mohon penjelasan apakah wakil bupati berwenang menandatangani pidato bupati, dan jika bupati tidak berwenang menandatangani, bagaimanakah keabsahan dokumen pidato bupati tersebut serta ke ambsahan dokumen pidato bupati tersebut serta keabsahan sidang paripurna DPRK," kata Muharram.

Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 13 Tahun 2019 tantang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 19 ayat 3 disebutkan dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.

"Jadi seharusnya menerima surat penunjukan pelaksana tugas (Plt) dari bupati jika wakil bupati ingin menandatangani draf pidato LKPJ bupati yang merupakan sebagian pengantar LKPj yang diserahkan kepada DPRD. Saya Pemerintah Pidie tidak manjalankan sesuai fungsinya, dan juga terkesan mengabaikan aturan," ujarnya.

iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...