Unduh Aplikasi

Pidato Ketua DPRA Singgung Masalah Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Pidato Ketua DPRA Singgung Masalah Hubungan Eksekutif dan Legislatif
Foto bersama usai rapat paripurna istimewa DPR Aceh di gedung utama DPRA, Kamis (5/1). Foto: Humas DPRA

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia resmi melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022. 

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Aceh berlangsung dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh di gedung utama DPRA, Kamis (5/11) pagi. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin. Menariknya, Dahlan dalam sambutannya sempat menyinggu masalah hubungan eksekutif dan legislatif.

Ya memang, selama ini hubungan antara DPRA dan Pemerintah Aceh sedang tidak harmonis. Ditambah lagi dengan adanya usul hak angket terhadap Nova Iriansyah oleh sejumlah anggota DPRA.

Dahlan menaruh harapan dan ingin menyampaika bahwa pemerintahan yang baik pastilah menghendaki adanya hubungan yang saling mendukung dan mampu bersinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif.

Menurutnya roda pemerintahan yang efektif ini pastinya akan diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Sesuai konstitusi Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh dua lembaga yaitu kepala daerah dan DPRD yang keduanya merupakan lembaga yang dipilih langsung sekaligus merepresentasikan kehendak rakyat,” kata Dahlan.

Maka, kata Dahlan, menjadi suatu keniscacayaan agar Gubernur Aceh mampu membangun komunikasi yang baik dengan lembaga legislatif Aceh, sehingga tercipta orkestrasi yang indah untuk mewujudkan kehendak dan harapan rakyat bersama. 

Baca: Di Hadapan Mendagri, DPRA Minta Pilkada Dilaksanakan 2022

“Dengan bermusyawarah, maka kita akan mampu memikul amanah yang telah dititipkan oleh rakyat Aceh,” ujarnya.

Dahlan juga menyampaikan nasihat para indatu dulu. 

“Seperti nasihat indatu kita, menyoe ka ta meupakat lampoh jeurat jeut ta peugala. Menyoe hana ta meupakat, pade lam blang diba le ie raya,” kata Dahlan.

“Musyawarah dan mufakat adalah esensi utama dari nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara,” tambah Dahlan.

Selain itu, Dahlan juga menyinggung masalah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. 

Terlepas dari segala dinamikanya, ia mengharapkan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang tersebut agar dapat mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh. 

“Agar nantinya setelah peraturan pelaksana tersebut ditetapkan tidak menimbulkan disharmoni dengan regulasi yang berlaku secara khusus di provinsi yang kita cintai ini,” jelas Dahlan.

Komentar

Loading...