Unduh Aplikasi

Petisi Diteken Pimpinan DPRK Aceh Tamiang, Pengunjuk Rasa Bubarkan Diri

Petisi Diteken Pimpinan DPRK Aceh Tamiang, Pengunjuk Rasa Bubarkan Diri
Wakil Katua DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur sedang menanda tangani petisi menggunggat UU Omnibuslaw cipta kerja yang dituntut oleh pengunjuk rasa. Foto : Asrul/AJNN.

ACEH TAMIANG - Usai melakukan aksi unjuk rasa sekitar satu jam lebih di gedung DPRK Aceh Tamiang, Jum'at (9/10), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh Tamiang (ARAT), akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Pembubaran aksi dilakukan setelah mahasiswa mendapat tanda tangan pimpinan DPRK Aceh Tamiang  di petisi menggunggat UU Omnibuslaw cipta kerja yang dibawa oleh mereka.

Ada dua poin dalam petisi tersebut, pertama, mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pemeruntah untuk peganti (PERPU) dalam mencabut omnibuslaw cipta kerja, dan kedua, mendesak  DPR RI untuk merevisi pasal-pasal di omnibuslaw yang kontroversial sehingga dapat merebut hak asasi manusia.

Aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibuslaw cipta karya di Aceh Tamiang terbilang berjalan lancar dan tidak terjadi anarkis. Bahkan para pendemo diperboleh memasuki ruang sidang utama gedung DPRK.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh Tamiang (ARAT) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRK Aceh Tamiang, Jum'at (9/10). Sebelum bergerak ke gedung DPRK, para pengunjuk rasa itu berkumpul di depan Masjid Syuhada, Karang Baru.

Tiba di gedung DPRK, para pengunjuk rasa disambut oleh Wakil Ketua I Fadlon (Partai Aceh), Wakil Ketua II Muhammad Nur (Demokrat) dan sejumlah anggota dewan dari partai pendukung ditolaknya UU Omnibuslaw cipta kerja. 

Setelah disambut, para pengunjuk rasa diminta untuk masuk ke ruang sidang utama rapat paripurna. Aksi tersebut dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP setempat.

Koordinator Aksi, Muhammad Fauzy mengatakan, kedatangan massa ke DPRK menuntut anggota DPRK Aceh Tamiang untuk mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Perpu dalam mencabut omnibuslaw cipta kerja.

Massa juga menuntut anggota DPRK Aceh Tamiang mendesak DPR RI untuk merevisi pasal-pasal di omnibuslaw yang kontrovesional sehingga dapat merebut hak asasi manusia.

"Kami dari Aliansi Rakyat Aceh Tamiang (ARAT) mengaspirasikan hak rakyat dan menentang keras poin-poin yang merugikan rakyat sebagaimana terdapat dalam UU omnibuslaw cipta kerja," kata Muhammad Fauzy.

Komentar

Loading...