Unduh Aplikasi

Petani: Bantu Kami Rakyat Pedalaman Pak Bupati 

Petani: Bantu Kami Rakyat Pedalaman Pak Bupati 
Aksi unjuk rasa petani di depan kantor Bupati Aceh Utara. Foto: AJNN/Sarina

ACEH UTARA – “Hoe kamoe mengadu meunyo kon bak bupati” ujar Keuchik Gampong Alue Rime, Kecamatan Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara, Syarbaini sembari meneteskan air mata  saat menyampaikan keluhan warga perpanjangan izin eks HGU Blang Ara Company kepada Sekda di ruangan Ops Room kantor bupati setempat.

Syarbaini merupakan satu dari beberapa perwakilan pengunjuk rasa yang diutus untuk mediasi dengan Sekda soal penolakan perpanjangan HGU

Kamoe hana meuhoe jak le, makanya kamoe mengadu keuno bak ureung droneuh (Kami tidak tau untuk mengadu kemana lagi, kalau bukan ke kalian),” kata Syarbani.

Baca: Petani Aceh Utara Gelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati

Puluhan petani dari tiga kecamatan tersebut menuntut mendesak Bupati Aceh Utara, mencabut surat rekomendasi HGU yang dikluarkan pada tahun 2018 kepada PT Blang Ara Company. Selain itu juga mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat di wilayah tersebut melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Kami juga mendesak bupati melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program TORA. Kepada DPRK kami meminta supaya membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) soal HGU ini an terakhir kami meminta agar menghentikan kriminalisasi terhadap petani dalam menjalankan reformasi agrarian sejati,” ujar coordinator lapangan, Iswandi.

Sambung Iswandi, luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut seluas 50151 hektare, namun 2400 hektare masuk ke dalam ekosistem lauser, untuk sisanya 26051 dikelola oleh masyakata.

“Selama ini Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, tidak pernah mendatangi lokasi tersebut,” ujar Iswandi.

Untuk diketahui, pada tahun 1985 PT Blang Ara Company melakukan eksploitasi di wilayah tiga kecamatan tersebut. Izin tersebut berlaku dari 1985 hingga 2015 lalu. Namun pada 1998 perusahaan tersebut angkat kaki dan tidak lagi mengelola lahan HGU itu.

“Sehingga masyarakat di tiga kecamatan tersebut melakukan penggerapan, sejak tahun 1998 warga sudah mulai menanam berbagai jenis tumbuhan pertanian. Namun, di tahun 2015 PT Blang Ara Company kembali untuk memperpanjang perizinan dan ingin menanam sawit,” ujar Iswandi.

Namun, saat itu pula, kata Iswandi, bupati kembali mengeluarkan surat rekomendasi perizinan HGU tertanggal 29 Agustus 2018 kepada PT Blang Ara Company. Oleh karena itu mahasis yang tergabung dalam LMND Lhokseumawe dan Aceh Utara dan petani di tiga kecamatan itu menolak perusahaan itu beroperasi kembali.

Komentar

Loading...