Unduh Aplikasi

Petaka Dana Desa

Petaka Dana Desa
Ilustrasi. Foto: Net

Oleh: Zainal Putra, SE, MM

Salah satu visi Tri Sakti Presiden Jokowi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah menganggarkan secara resmi dana desa dalam APBN mulai tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2015, diperoleh informasi bahwa tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 20.766.200.000.000,-. Jumlah tersebut merupakan 1,047 persen dari total anggaran belanja negara tahun 2015 sebesar Rp 1.984.149.714.865.000,-.

Kemudian di tahun 2016 alokasi dana desa dalam APBN meningkat secara signifikan. Dari data Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, diketahui alokasi dana desa dalam APBN TA 2016 sebesar Rp 46.982.080.000.000,- atau 2,256 persen dari total anggaran belanja negara tahun 2016 sebesar Rp 2.082.948.885.885.000,-. Dana desa tersebut disalurkan kepada 74.754 desa seluruh Indonesia. Bila dirata-ratakan setiap desa mendapat alokasi dana sebesar Rp 628.489.178,-.

Sedangkan tahun 2017 dana desa dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 60.000.000.000.000,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, maka terjadi peningkatan sebesar Rp 13.017.920.000.000,- (28 persen).

Dalam konteks Aceh, total alokasi dana desa TA 2017 yang diberikan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 4.892.571.795.000,-. Apabila berbicara dalam lingkup yang lebih sempit, yakni untuk empat kabupaten dalam wilayah Barsela, dalam tahun 2017 wilayah ini telah dikucurkan dana desa sebesar Rp 722.079.940.000,- dengan perincian sebagai berikut: pertama, Aceh Barat mendapat alokasi dana desa TA 2017 sebesar Rp 240.736.847.000,- yang diperuntukkan bagi 322 desa yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Barat. Bila dibagi rata maka setiap desa akan memperoleh dana desa sebesar Rp 747.629.959,627,-.

Kedua, Nagan Raya mendapat alokasi dana desa TA 2017 sebesar Rp 168.198.628.000,- yang diperuntukkan bagi 222 desa yang terdapat dalam Kabupaten Nagan Raya. Bila dibagi rata maka setiap desa akan memperoleh dana desa sebesar Rp 757.651.477,477,-.

Ketiga, Aceh Barat Daya mendapat alokasi dana desa TA 2017 sebesar Rp 116.099.074.000,- yang diperuntukkan bagi 152 desa yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Bila dibagi rata maka setiap desa akan memperoleh dana desa sebesar Rp 763.809.697,368,-. Keempat, Aceh Selatan mendapat alokasi dana desa TA 2017 sebesar Rp 197.045.391.000,- yang diperuntukkan bagi 259 desa yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Selatan. Bila dibagi rata maka setiap desa akan memperoleh dana desa sebesar Rp 760.793.015,444.

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, seperti pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana yang mencakup: pertama, pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi. Kedua, pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.

Ketiga, mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi: usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. Keempat, pemenuhan kebutuhan kesiap-siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40 persen, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40 persen dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20 persen.

Selanjutnya dari RKUD dana tersebut disalurkan ke Rekening Kas Umum Desa. Setelah sampai di desa, dana dikelola oleh aparatur pemerintahan desa dengan struktur pengelola keuangan di desa sebagai berikut: pertama kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kedua, Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (TPKD). Ketiga, Kasi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya dan keempat, Bendahara, dijabat oleh staf pada urusan keuangan.

Pada prinsipnya dalam pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, serta konsisten. Mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 41 ayat (2), dinyakatan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Laporan tersebut yang utama sekali adalah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti papan pengumuman dan media informasi lainnya. Selain itu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat.

Implementasi penggunaan dana desa di tingkat desa ternyata tidak semulus sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Apa yang dapat kita lihat hari ini. Pergilah ke desa - desa. Amati kehidupan masyarakatnya. Fakta yang didapat hari ini adalah hal sebaliknya. Masyarakat desa kini hidupnya semakin bertambah susah. Beban ekonomi keluarga dan biaya sekolah anak mereka menjadi persoalan tersendiri bagi mereka.

Faktor-faktor ekonomi belum terlihat tumbuh di desa, kendati kucuran dana desa yang berlimpah dari pemerintah. Secara kasat mata dana desa lebih dominan digunakan untuk pembangunan parit, riol, selokan, jalan setapak ataupun pembangunan pagar. Jangan tanyakan kualitas proyeknya. Pengerjaan proyek-proyek semacam itu tentu menghasilkan profitabilitas yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang yang masuk dalam lingkaran kekuasaan di desa setempat.

Ketersediaan dana desa belum terlihat dapat membuka lapangan kerja bagi pemuda desa. Akibatnya pemuda desa terpaksa mencari pekerjaan ke daerah perkotaan walaupun sekedar menjadi buruh bangunan ataupun menjadi kuli bongkar muat di pelabuhan. Adapun sebagian besar pemuda desa masih “meu wet-wet, hana keurija”. (putar-putar, tanpa kerja)

Keadaan ini disebabkan penggunaan dana desa tidak diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi, seperti menggerakkan koperasi desa ataupun Badan Usaha Milik Desa yang dapat memperkerjakan pemuda setempat. Lahan-lahan kosong di desa terhampar luas dan terlantar begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa.

Aparatur pemerintah desa agak enggan mengarahkan penggunaan dana desa bagi pemberdayaan ekonomi masyarakatnya dengan alasan tersendiri. Mereka lebih menyukai penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik semata. Secara awam tentu kita dapat membaca apabila dana desa digunakan untuk pembangunan fisik, tentu terdapat “udang dibalik batu”.

Dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa cukup banyak dilakukan, khususnya di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di media massa yang sering menyajikan berita miring tersebut. Sangat miris hati kita ketika membaca berita tentang penggelapan dan penyimpangan uang desa, sampai adapula berita, keuchik diamuk massa gara-gara dana desa.

Untuk dapat mengefektifkan penggunaan dana desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kemandirian ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi angka kemiskinan di desa, maka pihak pemerintah baik pusat maupun daerah selaku pemegang otoritas tertinggi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, perlu melakukan pendampingan secara ketat dan berkelanjutan terhadap dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporannya.

Pada tahap ini perencanaan memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu perlu dilakukan secara bottom up yang melibatkan seluruh komponen desa dengan tidak mengabaikan basis potensi lokal yang ada. Selama ini memang kita mendengar ada pendamping desa. Namun kiprahnya tidak begitu nyata, dikarenakan mereka kebanyakan tidak paham secara teknis tentang dana desa serta tidak menguasai sosiologi pedesaan. Untuk itu diawal tahun 2018 ini, kiranya sangatlah tepat apabila pemerintah mendelegasikan secara resmi pendampingan dana desa kepada perguruan tinggi, dengan leading sector utamanya tentu ada di Fakultas Ekonomi.

Kedua, kepada pengelola dana desa di desa harus diberikan honorarium yang pantas oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan besaran dana yang dikelola. Hal ini wajib ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui regulasi yang resmi. Sehingga dengan demikian aparatur pemerintah desa selain mendapatkan gaji rutin bulanan, juga ditunjang oleh honorarium pengelola kegiatan. Hal ini dengan catatan, mereka dilarang bermain proyek desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengerjaan proyek desa betul-betul dilepaskan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan jangan melindungi terhadap aparatur pemerintah desa yang melakukan penyimpangan dana desa. Pemerintah harus punya komitmen kuat bahwa penggunaan dana desa harus zero deviation. Jangan dengan alasan pembinaan, pemerintah melindungi aparatur pemerintah desa yang “mencuri” uang rakyat.

Terhadap aparatur pemerintah desa yang terbukti menyalahgunakan uang desa, tindakan pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah pemecatan dari jabatan, kemudian wajib dituntut secara hukum pidana sampai akhirnya masuk penjara. Apabila langkah ini berani dilakukan pemerintah, maka akan menjadi pelajaran bagi aparatur pemerintah desa lainnya.

Akhinya dengan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, Insyaallah dengan adanya dana desa dapat memberikan rahmat kepada segenap masyarakat desa. Bek gara-gara dana desa, masyarakat karu lam gampong. Wassalam.

Penulis adalah dosen Universitas Teuku Umar dan Dewan Pakar Aceh Research Institute.

Komentar

Loading...