Unduh Aplikasi

PETA tuding Wakil Walikota Sabang cacat hukum

PETA tuding Wakil Walikota Sabang cacat hukum
Wakil walikota sabang, Wakil Walikota Sabang
SABANG - Ketua Pembela Tanah Air (PETA) Sabang menuding Pemerintah Kota Sabang di bawah kepemimpinan Zulkifli Adam dan Wakilnya Nazaruddin cacat hukum.

Tudingan Ketua PETA Teuku Indra cukup beralasan, pasalnya Nazaruddin sang wakil pernah kena ancaman 12 tahun penjara, meski kemudian dia diputuskan lima bulan, dia terbukti bersalah dalam kasus penculikan.

Indra secara tegas mengatakan Wakil Walikota Sabang Nazaruddin alias Tgk Agam telah melakukan pembohongan pablik. Seharusnya kata Indra seorang warga negara yang cacat hukum karena telah divonis bersalah tak bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Nazaruddin merupakan Calon Wakil Walikota Sabang yang berpasangan dengan Zulkifli H.Adam di usung oleh Partai Aceh (PA) secara tunggal dan mereka memenangkan Pemilu pada tahun 2012 di putaran kedua.

“Nazaruddin pernah terlibat kejahatan penculikan yang dilakukan bersama rekannya pada tahun 2007 dijerat dengan pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pelanggaran pasal 328 soal penculikan diancam hukuman 12 tahun penjara,” kata Indra.

Hal itu dibuktikan dengan Putusan No.29/Pid.B/2007/PN-SAB bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Nazaruddin pernah terlibat kejahatan pidana penculikan yang dilakukan bersama rekannya dan salah satu hakim anggota Ismail Hidayat, SH yang sekarang menjabat Wakil Pengadilan Negeri (PN) Sabang yang dijumpai AJNN dalam ruangannya membenarkan pernah mengadili kasus tersebut.

“Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua Acice Sendong, SH.,MH pada saat itu berjabat sebagai ketua Pengadilan (PN) Sabang, Hakim Anggota Ismail Hidayat, SH dan Zefri Mayeldo Harahap, SH,” katanya.

“Saya sebagai anak bangsa yang patuh sama hukum dan tidak akan pernah tunduk sama pemerintah sekarang yang sedang berjalan, ini jelas melanggar hukum, kalau saya tunduk sama saja saya ikut melanggar hukum,” tegas Indra.

Indra merujuk pada Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor : 12 tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 6 tahun 2011 tentang tata cara pencalonan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011 Komisi Independen Pemilihan Aceh.

“Nazaruddin jelas telah melanggar, Pasal 11 huruf g yang bunyinya tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi,”pungkas Indra.

AJNN berusaha mengkonfirmasi kepada Nazaruddin. Beberapa kali dihubungi tidak masuk dan pesan singkat yang dikirim hingga berita ini diturunkan belum dibalas. AJNN masih terus berusaha melakukan konfirmasi kepada Nazaruddin.

IRMAN YUSUF
Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...