Unduh Aplikasi

Perubahan Qanun Migas dan Otsus akan Melahirkan Kegaduhan

Perubahan Qanun Migas dan Otsus akan Melahirkan Kegaduhan
Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Arif Fadillah menilai perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, serta penggunaan dana otonomi khusus (Outsus), yang dirancang DPRA dinilai hanya melahirkan kegaduhan.

Karena itu, Arif meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak memaksakan penerapan qanun tersebut. "Pada akhirnya, qanun ini nantinya akan menimbulkan kegaduhan. Untuk itu kami, khususnya di Banda Aceh, berharap raqan ini tidak dipaksakan," Arif Fadillah saat ditemui AJNN di ruang kerjanya, Kamis (24/11).

Menurut Arif, kegaduhan ini dipicu oleh banyaknya poin yang menghilangkan kewenangan kabupaten/kota. Selain itu, raqan ini tidak memiliki dasar yang jelas sehingga diragukan objektifitasnya.

Menurut Arif, pada qanun sebelumnya, khususnya ayat 1a, disebutkan ada alokasi 1 persen untuk pembangunan Ibu Kota Aceh dalam setiap penerimaan dana otsus. Tapi dalam raqan itu, kata-kata itu dihilangkan.

Ini artinya, jika disahkan, anggaran tersebut akan dihilangkan. Dan ini, kata Arif, merugikan Banda Aceh. Kegaduhan ini juga dipicu oleh sistem yang hanya memberikan hak kepada daerah untuk mengusulkan program kepada pihak provinsi. Kondisi tersebut dinilai akan melahirkan praktik rawan penyimpangan.

"Akhirnya timbul lobi-lobi agar program yang diusulkan tadi disetujui. Jadi qanun ini akan sia-sia, dan tidak berguna, karena objektifitasnya diragukan termasuk bila DPRA membuat lembaga baru,” kata Arif.

Dia menyarankan agar penggunaan dana otsus tetap pada porsi 60 persen untuk provinsi dan 40 persen di kelola oleh kabupaten/kota. Hanya saja, tambah dia, peran DPRD diperkuat. Pengawasannya juga dapat melibatkan Badan Pengawas Keuangan atau lembaga lainnya. Arief juga mempertanyakan alasan hingga lahirnya wacana perubahan qanun tersebut yang disebabkan banyaknya pengunaan dana outsus yang menjadi temuan.

"Kalau dibilang temuan, di provinsi juga banyak. Sudah 8 tahun Aceh menerima dana otsus yang nilainya mencapai Rp 90 triliun, tapi coba lihat pembangunan apa yang begitu hebat dibanding daerah lainnya di Indonesia. Artinya pengunaannya tidak tepat sasaran," ujar Arif.

Arif juga menyampaikan kekhawatirannya terkait besarnya kewenangan yang dimiliki provinsi dalam pengelolaan dana migas dan otsus. Dua hal ini dapat dijadikan alat politik pemerintah berkuasa. Wilayah yang tidak dimenangi partai penguasa bisa saja dihambat untuk menerima dana otsus.

“Jadi banyak hal yang tidak efektif dan tepat guna jika pengelolaan otsus 100 persen dilakukan provinsi. Ada indikasi permainan di qanun ini yang nantinya hanya berdampak pada kesengsaraan rakyat," kata dia.

Komentar

Loading...