Unduh Aplikasi

TENDER PROYEK GEDUNG ONCOLOGY RSUDZA

Pertimbangan Inspektorat kepada Direktur RSUDZA, Kontrak Harus Dibatalkan

Pertimbangan Inspektorat kepada Direktur RSUDZA, Kontrak Harus Dibatalkan
Foto: Net

BANDA ACEH - Inspektorat Aceh menyurati Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh terkait pertimbangan terhadap kontrak Pembangunan Gedung Oncology Center.

Melalui surat nomor 700/A.1/093/1A tanggal 27 Januari 2020, Inspektorat Aceh selaku Aparat Internal Pengawas Pemerintah memberi pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin untuk membatalkan surat perjanjian (kontrak) Nomor 027/12079/02.A/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan KSO APG-AS (PT Adhi Persada Gedung dan PT Andesmont Sakti).

Inspektorat juga memberi pertimbangan agar Direktur RSUDZA memerintahkan secara tertulis uasa KSO APG-AS untuk mengembalikan Uang Muka Kerja (UMK) yang telah diterima senilai RP 11.837.045.455,00 ke kas daerah Aceh.

Baca: Tolak Jawaban Pokja ULP, PT MAM Energindo Ajukan Sanggahan Banding

Kemudian Direktur RSUDZA juga disarankan agar berkonsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh terkait tata cara teknis pembatalan kontrak tersebut.

Surat yang ditandatangani Zulkifli selaku Inspektur Aceh itu juga ditembuskan kepada Plt Gubernur Aceh, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh.

Sementara Inspektur Aceh Zulkifli yang dikonfirmasi AJNN via WhatsApp terkait surat tersebut dan tindak lanjut pihak rumah sakit belum merespon.

Diberitakan sebelumnya, proses tender Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) dituding sarat masalah. Aroma indikasi tindak pidana korupsi, terlihat setelah Azharuddin selaku Direktur dan Pengguna Anggaran (PA) BLUD RSUD Zainoel Abidin, mencairkan uang muka sementara proses tender belum selesai.

Baca: Kasus Oncology RSUDZA Resmi Dilaporkan ke KPPU

Hal itu berdasarkan dokumen sanggah banding yang diajukan oleh PT MAM Energindo kepada pihak penyedia pekerjaan. Dalam dokumen tersebut, Direktur RSUZA tersebut diduga telah melakukan pembayaran uang muka kerja (UMK) kepada PT Adhi Persada Gedung-PT Andesmont Sakti KSO.

Pembayaran UMK itu dilakukan pada Senin, 30 Desember 2019 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00407/SPM-BL/1.01.02.02/2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 00400698/LS-BL/2019, sebesar Rp 13,5 miliar melalui rekening KSO APG-AS pada Bank Mandiri Kantor Pusat Banda Aceh.

Baca: PT MAM Energindo Laporkan Kasus Oncology RSUDZA ke KPK

Pembayaran uang muka tersebut berdasarkan terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Perikatan kerja dengan PT Adhi Persada Gedung-PT Andesmont Sakti KSO, ditandatangani dalam kontrak (surat perjanjian) nomor 027/12079/02.A/2019, Senin, 30 Desember 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 219 miliar.

"Padahal diketahui bersama bahwa tahapan tender masih belum selesai, khususnya masih dalam tahapan sanggahan banding. Semua dilakukan dalam satu hari, ini tidak wajar," kata Kuasa Hukum PT MAM Energindo, Mukhlis Mukhtar, Rabu (8/1).

Sementara itu, Mukhlis Mukhtar juga mengungkapkan adanya kesalahan dalam tahapan evaluasi serta dugaan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur, yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.

Ia juga menyebutkan, telah terjadi dugaan rekayasa dan persekongkolan tertentu, sehingga terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Lanjutnya, sanggah banding yang dilakukan pihaknya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan kesediaan pihaknya menempatkan uang jaminan senilai Rp 2,37 miliar, dan tembusannya sudah dilayangkan kepada Direktur RSUDZA.

Ia menilai integritas dan profesionalitas PA dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sangat diragukan. Bahkan memiliki dampak serius terhadap proses tender yang telah dilaksanakan cacat demi hukum.

Komentar

Loading...