Unduh Aplikasi

Pertemuan dengan PT Mifa Buntu, Pemkab dan DPRK Dinilai Tidak Tegas

Pertemuan dengan PT Mifa Buntu, Pemkab dan DPRK Dinilai Tidak Tegas
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra. Foto: Ist

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, memberikan apresiasi dan dukungan secara penuh kepada eksekutif dan legislatif Kabupaten Aceh Barat yang mengeler Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perusahaan PT. Mifa Bersaudara sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Aceh Barat tahun anggaran 2017, yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh terkait Perhitungan Konstribusi Dana Tambahan PT Mifa Bersaudara dengan Pemkab Aceh Barat belum sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama dengan mengacu kepada Nota Kesepakatan Bersama (MoU) tertanggal 22 November 2007.

Sebelumnya, dalam RDP yang diadakan pada Senin, (27/8) turut dihadiri oleh perwakilan PT Mifa Bersaudara yang diwakili Manager Goverment Ralation (Hubungan Pemerintahan). Pertemuan tersebut berakhir dengan tidak adanya titik temu (deadlock), dimana pemkab, DPRK, dan PT Mifa Bersaudara akan bertemu dengan BPK guna meminta petunjuk terkait mempertanyakan sisa bayar dana kontribusi dari perusahaan.

Koordinator GeRAK Aceh Edy Syah Putra, menyayangkan dan menyesalkan sikap ketidaktegasan dari hasil RDP tersebut, dimana hasilnya adalah akan bertemu dengan BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh guna meminta petunjuk terkait mempertanyakan sisa bayar dana kontribusi dari perusahaan tersebut.

“Kami melihatnya sangat sederhana tanpa harus memperumit persoalan tersebut,” kata Edy Syah Putra, Jumat (31/8).

Menurutnya bila mengacu kepada Nota Kesepakatan Bersama yang ditandangani oleh Pemkab Aceh Barat dengan PT Mifa Bersaudara tertanggal 22/09/2007, dalam Pasal 3 Hak dan Kewajiban ayat (2) huruf e menyebutkan pihak kedua wajib memberikan konstribusi dana tambahan sebesar 1 (satu) persen dari nilai jual (bruto) per ton. Khususnya kepada Pemkab Aceh Barat, selaku pihak pertama.

Baca: Pertemuan dengan PT Mifa Berakhir Buntu, Dewan akan Laporkan ke Penegak Hukum

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama tersebut, seharusnya PT Mifa menaati aturan yang sudah mengikat para pihak dalam sebuah kesepakatan bersama dan kemudian menyetorkan sisa konstribusi dana tambahan sebagaimana penyampaian tagihan oleh Pemkab Aceh Barat melalui BPKD Kabupaten Aceh Barat dan juga hasil audit LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

“Tapi sayangnya, dalam RDP tersebut pihak perwakilan PT Mifa Bersaudara mengatakan, DPRK dan BPKD Aceh Barat dapat mempertanyakan langsung permasalahan royalti tersebut ke BPK. Dan mereka kembali menegaskan pembayaran sisa royalti, menjadi suatu kewajiban atau apa, apakah itu harus wajib dibayarkan, sehingga memiliki satu kepastian hukum yang jelas,” jelasnya.

GeRAK Aceh Barat juga menyayangkan sikap kekanak-kanakan dan seperti mempermainkan pihak eksekutif dan legislatif Aceh Barat. Apa yang disampaikan perwakilan perusahaan dalam RDP tersebut seperti tidak mencerminkan ketaatan perusahaan yang melakukan investasi bidang tambang di Kabupaten Aceh Barat, apalagi untuk dan kesejahteraan pembangunan daerah.

“Dari dokumen surat menyurat yang kami baca, misalnya pada tahun 2016 lalu, Pemkab Aceh Barat sudah melakukan penagihan kepada PT Mifa Bersaudara tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberitahuan ke-2 Pembayaran Konstribusi Dana Tambahan Triwulan II dan III tahun 2015 serta dan surat Bupati Aceh Barat Nomor 973/413/DPKKD/IV/2016 tertanggal 14 April 2016,” ungkapnya.

Dan yang paling penting adalah surat tertanggal 19 Juli 2016, Bupati Aceh Barat mengeluarkan surat dengan Nomor: 970/0826/DPKKD/VII/2016 bersifat segera tentang hal Tanggapan Permohonan Dispensasi Pembayaran SPD PT Mifa Bersaudara yang ditujukan kepada PT. Mifa Bersaudara.

Di dalam surat tersebut disebutkan bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara Nomor: L-049/MIFA/DIR-JKT/V/2016 tentang permohonan untuk mendapatkan dispensasi dan/atau pembebasan pembayaran Sumbangan Pembangunan Daerah selama 2 (dua) tahun tertanggal 16 Mei 2016.

Dengan adanya surat Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara tahun 2016 tentang permohonan mendapatkan dispensasi dan/atau pembebasan pembayaran sumbangan pembangundan daerah selama 2 (dua) tahun tertanggal 16 Mei tersebut, seharusnya dan sepatutnya, managemen perusahaan yang hadir dalam RDP tersebut tidak kembali mempertanyakan apakah sisa royalti itu wajib dibayar atau tidak.

“Seharusnya sikap tegas dari eksekutif dan legislatif mempertanyakan kapan sisa dana tersebut dibayarkan dan bila kemudian adanya perselisihan perhitungan dalam Nota Kesepakatan Bersama tersebut yang kemudian dianggap merugikan para pihak, terutama daerah, kami mendesak agar Pemkab Aceh Barat melakukan pembahasan ulang Nota Kesepakatan tersebut bersama perusahaan,” katanya.

Apalagi, kata Edy, hal ini juga menjadi rekomendasi dari hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Rekomendasi lainnya adalah mengintruksikan kepala BPKD untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penerimaan dana konstribusi tambahan atas eksploitasi pertambangan batubara.

“Rekomendasi lain juga memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan supaya melakukan rekonsiliasi secara berkala atas penerimaan dana konstribusi tambahan dengan PT. Mifa Bersaudara,” ungkapnya.

Selain itu, Edy menegaskan tentang kewajiban perusahaan dengan merujuk kepada Permen ESDM Nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batubara.

Komentar

Loading...