Unduh Aplikasi

KEKURANGAN SETOR DANA KONTRIBUSI

Pertemuan dengan PT Mifa Berakhir Buntu, Dewan akan Laporkan ke Penegak Hukum

Pertemuan dengan PT Mifa Berakhir Buntu, Dewan akan Laporkan ke Penegak Hukum
DPRK Aceh Barat gelar RDP bersama pemkab dan PT Mifa Bersaudara. Foto: Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah setempat perusahaan tambang batubara PT Mifa Bersaudara, Senin (27/9) di gedung DPRK setempat.

Pertemuan tersebut membahas terkait sisa kekurangan bayar dana kontribusi daerah tahun 2015 dan 2016, sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam auditnya yang dikeluarkan 2017.

Namun, sayangnya pertemuan tersebut berakhir dengan tidak adanya titik temu (deadlock). Bahkan dewan juga akan bertemu dengan BPK guna meminta petunjuk terkait mempertanyakan sisa bayar dana kontribusi dari perusahaan tersebut. Dewan juga mengancam akan melaporkan temuan tersebut ke penegak hukum.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, perwakilan PT Mifa Bersaudara yang diwakili Manager Goverment Ralation (Hubungan Pemerintahan), Ibnu Taufik Akbar, mengklarifikasi terkait kekurangan sisa bayar dua tahun tersebut dengan nilai Rp 1,3 miliar lebih tersebut.

Menurut Taufik, adanya pendapat kurang bayar tersebut, lantaran terjadinya beda penafsiran antara pemerintah kabupaten setempat dengan PT Mifa. Menurutnya perbedaan penafsiran itu terjadi pada pasal 4 yang diatur dalam kesepakatan antara PT Mifa dan Pemkab dalam MoU.

Baca: GeRAK Aceh Barat: Media Relations Mifa Bersaudara Jangan Asal Bunyi

"Untuk diketahui ada beberapa sistem penjualan, ada yang melalui faisel (kapal besar) ada melalui tongkang. Nah kenapa ada perbedaan ini? karena pelabuhan kita tidak bisa disandarkan dari kapal besar. Kapal besar tidak bisa merapat ke pelabuhan kita karena dari sisi tekhnis tidak mencukupi," kata Taufik.

Meski demikian, Taufik mengakui dalam pasal 4 MoU tersebut mengatur terkait sistem perhitungan nilai bruto, akan tetapi pihaknya mengadopsi Peraturan Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara (Minerba) Nomor 644 K Tahun 2013 Tentang Biaya Penyesuaian Patokan Harga Batubara.

Meski adanya penjelasan tersebut, DPRK setempat tidak mau tahu, dan tetap meminta pihak perusahaan melunasi kekurangan sisa bayar, sesuai dengan rekomendasi BPK dalam temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bernomor 481/S/XVIII BAC/06/20/2018 untuk tahun anggaran 2017.

Bahkan, Ketua DPRK Ramli SE yang memimpin tersebut memberikan tenggat waktu satu minggu kepada perusahaan untuk melunasi kekurangan bayar tersebut.

"Namun sebelum itu kita minta petunjuk ke BPK. Kalau nanti BPK bilang kurang bayar, maka perusahaan harus bayar dalam tenggat waktu satu minggu," tegas Ramli.

Jika dalam tenggat waktu tersebut pihak perusahaan tidak mau melunasi sisa bayar dana kontribusi tersebut, DPRK setempat akan melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Hadir dalam pertemuan tersebut para anggota DPRK dari Komisi B, Bada Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Asisten III Setdakab Aceh Barat, Edi Juanda, BAPPEDA serta inspektorat dan pihak PT Mifa Bersaudara.

Komentar

Loading...