Unduh Aplikasi

Persoalan HGU, PT Asdal Prima Lestari Diminta Tak Benturkan Warga dengan Polisi

Persoalan HGU, PT Asdal Prima Lestari Diminta Tak Benturkan Warga dengan Polisi
Foto: Ist

ACEH SELATAN - PT. Asdal Prima Lestari memiliki Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit melalui SK HGU Nomor 15/HGU/LPN/1996, yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 1996, dengan luas area kebun 5.074 hektar. HGU PT. APL berada di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, serta Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Fakta di lapangan ditemukan bahwa areal HGU tersebut tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Selatan Adi Samridha, meminta kepada PT. Asdal Prima Lestari untuk tidak membenturkan masyarakat dengan pihak kepolisian terkait persoalan sengketa lahan warga yang sampai sekarang belum diselesaikan. 

"Sebelum konflik meluas, saya meminta kepada PT. Asdal Prima Lestari untuk mencabut laporannya di kepolisian terkait warga atas kasus sengketa lahan", kata Adi Samridha pada AJNN, Senin (12/10).

Konflik lahan warga sudah terjadi sejak tahun 1996 dan sampai sekarang belum ada itikat baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikannya, justru terus dilakukan kriminalisasi terhadap warga dengan melaporkannya kepihak kepolisian atas kasus serobot lahan. 

"Padahal, perusahaanlah yang menyerobot lahan warga Gampong Kapa Seusak, Titi Poben, dan Alue Bujok, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan," katanya.

Untuk itu, Adi Samridha meminta kepada perusahaan untuk mencari jalan terbaik jangan justru melakukan tindakan yang dapat memancing persoalan baru di masyarakat. 

Kepada Pemerintah Aceh Selatan juga diminta mengambil sikap tegas dan melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik lahan warga dengan PT. Asdal Prima Lestari, sebagai basis data dapat menggunakan hasil kerja Pansus DPRK Aceh Selatan periode sebelumnya. 

"Jika memungkinkan, Pemerintah Aceh Selatan membekukan izin usaha perkebunan sampai batas waktu penyelesaian konflik warga. Kita tidak anti investasi, tapi kita tidak sepakat kehadiran investasi justru merugikan masyarakat karena konflik lahan," katanya.

KAUSAR

Komentar

Loading...