Unduh Aplikasi

Sengketa informasi publik

Perkumpulan BIMA siap seret Sekwan ke meja KIA

BIREUEN – Lembaga sipil Perkumpulan BIMA menyatakan akan membawa sengketa permohonan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APKB Bireuen 2013 dan dokumen APBK-P 2014 ke meja Komisi Informasi Aceh (KIA). Pasalnya Sekretaris Dewan Bireuen hingga kini belum menyahuti surat permohonan yang mereka layangkan.

M. Nasir, Manager Database dan Informasi, Perkumpulan BIMA, dalam siaran pers kepada AJNN, Rabu (8/10) menyebutkan surat permohonan mereka kirimkan ke Sekwan pada 19 September 2014 lalu, namun hingga kini belum disahuti.

Perkumpulan BIMA adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu pelayanan publik.

Jelas Nasir, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 35 Ayat (1) huruf c disebutkan bahwa apabila tidak ditanggapinya permintaan informasi pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Namun sebelum membawa kasus tersebut ke KIA, terlebih dahulu BIMA mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen.

“Inilah yang menjadi dasar mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen melalui surat Perkumpulan BIMA, pada tanggal 8 Oktober 2014,” kata Nasir.

Selain kepada Bupati Bireuen, surat keberatan tersebut juga dikirimkan tembusannya kepada Komisi Informasi Aceh (KIA).

Nasir berpendapat, dokumen yang mereka minta merupakan informasi yang harus disediakan setiap saat oleh badan publik dan harus cepat, tepat, mudah dan sederhana dalam mendapatkannya.

“Ini harus menjadi perhatian bagi Bupati Ruslan untuk memerintahkan semua PPID agar serius dalam mengelola dan mendokumentasikan informasi publik,” tambahnya.

Jelas Nasir, undang-undang telah menjamin hak semua warga Negara untuk mendapatkan informasi, ementara keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik. Khususnya kasus tersebut, dia menilai sudah sepatutnya kinerja Sekwan dievaluasi.

Namun bila tidak mendapat respon postif dari atasan PPID maka pihaknya akan menyeret kasus tersebut ke meja KIA untuk penyelesaian sengketa informasi publik.

SAFRI MS

Komentar

Loading...