Unduh Aplikasi

Peringkat PPID Turun, Sekda Aceh Harus Bertanggung Jawab

Peringkat PPID Turun, Sekda Aceh Harus Bertanggung Jawab
Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk bertanggung jawab atas turunnya posisi Aceh dalam pelayanan keterbukaan informasi secara nasional. Pasalnya sekda yang merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pelayanan pemberian informasi.

“Saya menilai sangat wajar Aceh turun peringkat. Padahal pada tahun 2015, Aceh berada pada posisi pertama, kemudian 2016 Aceh sudah turun peringkat pada posisi kedua. Ini sekda harus bertanggung jawab sebagai atasan PPID Utama,” kata Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh Fernan kepada AJNN, Kamis (22/12).

Fernan menilai sekda yang merupakan atasan PPID tidak mengetahui tugasnya. Pasalnya setiap GeRAK melakukan uji akses terhadap Pemerintah Aceh, tidak pernah satu pun surat yang dikirimkan mendapat balasan. Karena surat yang ditujukkan langsung kepada atasan PPID Utama yakni Sekda Aceh.

Baca: PPID Aceh Raih Peringkat Dua Nasional

“Dalam tahun ini kami sangat sering melakukan uji akses. Pertama kami mengirimkan surat untuk meminta data, selama tujuh hari menunggu tidak mendapat balasan, kemudian kami kirimkan surat keberatan yang langsung ditujukan kepada atasan PPID yakni Sekda Aceh. 30 hari menunggu juga tidak ada balasan apapun dari atasan PPID,” ungkap Fernan.

“Ini sudah bisa dinilai bahwa Sekda Aceh selaku atasan PPID Utama tidak serius dalam menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, jadi sudah sangat wajar apabila Aceh turun peringkat,” ujarnya.

Selain itu, kata Fernan, sejak UU Keterbukaan Informasi Nomor 14 tahun 2008 dikeluarkan, dan mulai berlaku pada tahun 2010, masih ada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang belum memiliki PPID pembantu. Ini menunjukkan ketidakberhasilan atasan PPID yakni sekda dalam membina pelaksaan pelayanan informasi publik.

“Itu bukti suatu kemunduran. Kita juga bisa melihat berapa banyak sengketa informasi yang dilakukan di Komisi Informasi Aceh (KIA) terhadap Pemerintah Aceh, itu bisa dicek di KIA dan berapa jumlah sidang sengketa yang sudah dilakukan. Nah itu menunjukkan bahwa belum terbenahi dengan baik pelayanan informasi di Aceh,” kata Fernan.

Fernan juga memberikan contoh ketika pihaknya melakukan sengketa informasi yang berakhir pada sidang sengketa yang berlangsung di Komisi Informasi Aceh (KIA). Ketika sidang berlangsung tidak pernah hadir pejabat yang bertanggungjawab sebagai atasan PPID.

“Jangankan sekda selaku atasan PPID, bawahannya saja tidak pernah dihadirkan, selama ini atasan PPID selalu mewakilkan dengan menunjuk kuasa hukum, ini menunjukkan tidak ada keseriusan. Jadi artinya atasan PPDI tidak pernah merasakan apa yang terjadi di lapangan, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelayanan informasi publik,” jelasnya.

Disatu sisi, kata Fernan, Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah selalu bicara bahwa Aceh sudah sangat terbuka tentang informasi publik, tapi di lain pihak pejabat strukturalnya yakni sekda selaku atasan PPID dan beberapa dinas itu sama sekali tidak menjalankan mandat tersebut.

“Jadi tidak heran kalau PPID Aceh turun peringkat berada nomor dua di bawah Jawa Timur. Apabila ini tidak diperbaiki, tidak tertutup kemungkina peringkat Aceh akan terus turun,” kata Fernan yang merupakan putra asli Kota Sabang itu.

Komentar

Loading...