Unduh Aplikasi

Pergub dan Keputusan Tim Mediasi Dicabut, Jubir PA: Itu Sesuatu Yang Wajar

Pergub dan Keputusan Tim Mediasi Dicabut, Jubir PA: Itu Sesuatu Yang Wajar
uru Bicara Pemerintah Aceh (PA) Wiramadinata. Foto: Net

BANDA ACEH - Juru Bicara Pemerintah Aceh (PA) Wiratmadinata mengatakan pecabutan Peraturan Gubernur tentang Mediasi Pusat Aceh dan Surat Keputusan pembentukan Tim Pusat Mediasi Aceh merupakan sesuatu yang wajar. Pasalnya sesuatu produk hukum baik itu pergub, SK, dan lain-lainya bisa dicabut atau direvisi.

"Pencabutan itu sesuatu yang wajar, dan sering terjadi dimana-dimana. Kalau ada suatu produk hukum misalnya Pergub atau Surat Keputusan (SK), di dalamnya pasti ditulis kalau ada kesalahan bisa direvisi atau dicabut," kata Wiratmadinata kepada AJNN, Jumat (19/1).

Wira menjelaskan setelah melakukan kajian analisis baik pergub maupun keputusan gubernur, disimpulkan pembentukan Pergub Mediasi Pusat Aceh tidak memiliki landasan filosofi yuridis dan sosiologis serta memiliki kelemahan baik aspek legal maupun aspek substansi, yaitu adanya pertentangan antar ketentuan pasal dalam Pergub Mediasi Pusat Aceh dan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pusat Mediasi Aceh.

Baca: Gubernur Cabut Pergub dan Keputusan tentang Tim Mediasi Pusat Aceh

"Berdasarkan alasan itu, maka kemudian tim menyarankan kepada gubernur untuk mengambil langkah-langkah, minta penjelasan SKPA, diantaranya diskusi masalah, termasuk diharapkan mencabut Peraturan Gubernur tentang Mediasi Pusat Aceh. Lalu melakukan kajian secara menyeluruh tentang urgensi pembentukan Tim Pusat Mediasi Aceh," ungkapnya.

Selain itu, dirinya mengungkapkan ada dua aspek yang menyebabkan Pergub dan SK dicabut, pertama legal draftingnya yaitu penulisannya, dan kedua aspek substansinya, adanya pertentangan-pertentangan di dalam pengaturannya.

"Jadi wajar-wajar saja kalau dicabut, dan sering terjadi dimana-mana," ujarnya.

Komentar

Loading...