Unduh Aplikasi

Pergub Cuti Hamil, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unsyiah

Pergub Cuti Hamil, Ini Penjelasan Pakar Hukum Unsyiah
Pergub cuti melahirkan selama enam bulan bagi PNS, PPPK atau tenaga honorer dan kontrak di Aceh.
BANDA ACEH - Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala M Jafar mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai cuti hamil dan melahirkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) selama enam bulan, apabila mengacu pada peraturan lebih tinggi tidak menjadi masalah apabila kewenangannya melebihi dari peraturan pemerintah.

"Saya melihat pergub ini mengacu pada permenkes yang mewajibkan enam bulan cuti. Selain permenkes, ada peraturan satu lagi yang mengatur tentang cuti enam bulan itu. Kemudian Pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan gubernur untuk menindaklanjuti permenkes itu," kata M,Jafar kepada AJNN, Sabtu (20/8).

Menurutnya ada dua prinsip yang harus dilihat dalam pergub tersebut, yakni peraturan yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan yang lebih rendah, peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum, serta peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama.

"Mungkin Pemerintah Aceh ketika mengeluarkan pergub itu atas penjabaran dari Permenkes dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Jadi memang kalau dilihat kewajiban asi eklusif dan pergub itu sudah sejalan. Artinya pergub itu dibuat untuk mewujudkan kewajiban asi eklusif selama enam bulan, yang merupakan hak dari ibu dan bayi," ungkapnya.

Jakfar menjelaskan, apabila pergub ini merupakan penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi menyangkut asi ekslusif dan menyangkut kewenangan Aceh dalam bidang kepegawaian, itu tidak jadi persoalan.

"Jadi itu yang perlu dikaji lebih lanjut adalah landasan hukum dari pergub ini. Karena UUPA ini merupakan peraturan yang baru, itu bisa menyampingkan peraturan yang lama," ungkapnya.

Selain itu, kata Jakfar, apabila pergub ini penjabaran dari UUPA dan didukung oleh Permenkes, dan ada peraturan lagi di pusat, tentu ini posisinya lebih kuat dibandingkan PP. Karena UUPA lebih lebih tinggi dari PP, dan UUPA ketentuan khusus, dan juga lebih baru dari PP.

"PP itu sudah sangat lama. Jadi kalau ada perintah UUPA atau penjabaran dari ketentuan UUPA tidak ada persoalan dengan PP. Karena Aceh daerah khusus (lex specialis). Bahkan kalau UUPA bertentangan dengan undang-undang sekali pun, tetap UUPA yang berlaku. Apalagi dengan PP," ungkapnya.

Didalam UUPA pasal 118 tentang kepegawaian, disebutkan bahwa manajemen PNS di Aceh sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi; penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberitahuan, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompotensi, dan pengendalian jumlah; (3) pengelolaan manajemen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan pelaksanaanya kepada PA dan Kab/kota.

Jakfar juga mengungkapkan, UUPA merupakan sesuatu yang bersifat masih umum, sehingga untuk menjelaskan itu akan diatur dalam pergub.  "Kalau ada hak dan kewajiban dalam UUPA, itu sudah termasuk mengatur masuk kerja, jam kerja, gaji, cuti dan sebagainya. Kalau merupakan penjabaran dari UUPA tidak masalah bertentangan dengan peraturan lain," jelasnya.

Sementara itu, penelusuran AJNN dalam UUPA, pada pasal  17 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh (PA) dan Kab/ Kota berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua aspek, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pemerintah;  (2) Kewenangan Pemerintah Pusat, adalah urusan pemerintahan yang besifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan urusan tertentu bidang agama.

Komentar

Loading...