Unduh Aplikasi

Pergub Cuti Hamil Enam Bulan Tak Melebihi Kewenangan PP

Pergub Cuti Hamil Enam Bulan Tak Melebihi Kewenangan PP
Pergub cuti melahirkan selama enam bulan bagi PNS, PPPK atau tenaga honorer dan kontrak di Aceh.
BANDA ACEH - Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh Edrian, mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) No 49 tahun 2016 tentang cuti hamil dan melahirkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), selama hampir enam bulan tidak melebihi kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 1976.

Menurutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B sudah ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa, yang ditetapkan melalui undang-undang.

"Dalam Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006, menyebutkan Aceh bisa melaksanakan Syariat Islam secara menyeluruh, sedangkan pemberian air susu ibu merupakan bagian dari pelaksanaan Syariat Islam," kata Edrian kepada AJNN, Rabu (17/8).

Baca: Tetapkan Cuti Hamil, Abu Doto Perhatikan Hak Kaum Perempuan

Ketika PP 24 tahun 1976 dikeluarkan, kata Edrian, Indonesia belum memiliki daerah khusus dan istimewa. Karena daerah-daerah tersebut baru lahir sejak tahun 2000. Seperti Provisi Papua tahun 2001, Aceh tahun 2006, dan Jogjakarta baru direvisi tahun 2013.

"Pertanyaanya selanjutnya, apakah daerah khusus dan istimewa harus mengacu dengan PP lagi. Sekarang siapa kuat PP dan undang-undang. Karena seluruh kewenangan-kewenangan Pemerintah Aceh sudah jelas diatur dalam UUPA," jelasnya.

Untuk itu, Edrian menilai PP tersebut sudah sangat lama. Sehingga PP tersebut harus disesuaikan dengan daerah-daerah yang istimewa dan khusus. .

"PP tersebut jangan disamakan dengan semua daerah. Jadi tidak ada istilah pergub ini melebihi kewenangan PP," jelasnya.

Selain itu, Edrian juga mencontohkan tentang penerapan Syariat Islam di Aceh. Orang mabuk, khalwat dan judi, tidak dikenakan dengan pasal KUHP. Karena Aceh memiliki qanun sendiri yakni Qanun Syariat Islam.

"Kalau disamakan semua, maka mabuk, khalwat dan judi juga akan bertentangan dengan PP. Jadi jangan melihat PP itu setengah-setengah. Harus dilihat juga daerah khusus dan istimewa. Contoh lain seperti Jogjakarta, Sultan langsung diangkat menjadi gubernur tanpa melakukan pemilihan," ujarnya.

Berkaitan dengan cuti yang ada dalam pergub, Edrian menambahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan disebutkan bahwa ibu yang baru melahirkan wajib memberikan asi selama enam bulan. Dalam pandangan medis, asi harus diberikan setiap saat kepada bayi.

"Kalau dalam PP memang dua bulan diberikan cuti. Sekarang kalau si ibu bekerja dan setiap saat harus memberikan asi, maka pekerjaan ibu akan terganggu. Kalau tidak diberikan juga akan terjadi diskriminasi terhadap anak. Dan akan berdampak pada tumbuh kembang bayi. Asi ini wajib diberikan selama enam bulan. Itu peraturan Menkes," ungkapnya.

Edrian juga mengungkapkan, sebelumnya mengeluarkan pergub tersebut, pihaknya juga sudah meminta pendapat medis terkait cuti enam bulan tersebut.

"Pihak medis juga mengatakan asi harus diberikan selama enam bulan. Sehingga dalam rangka merelasisikan pemberian wajib asi ekslusif selama enam bulan dalam kontek pelaksaan Syariat Islam di Aceh, tentu gubernur mendukung persoalan ini, sehingga keluarlah pergub tersebut," katanya.

Komentar

Loading...