Unduh Aplikasi

Perbup Aceh Jaya Rampung, Pelanggar Prokes akan Disanksi

Perbup Aceh Jaya Rampung, Pelanggar Prokes akan Disanksi
Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB yang didampingi Dandim 0114/Aceh Jaya bersama Kapolres Aceh Jaya saat melakukan vidcon. Foto: AJNN/Suar.

ACEH JAYA - Peraturan Bupati Aceh Jaya nomor 48 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akhirnya rampung, Kamis (24/9).

Kabag Hukum Setdakab Aceh Jaya, Muhammad Milsa, mengatakan,  Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Jaya tentang penerapan protokol kesehatan ini diterbitkan sebagai pedoman semua pihak dalam menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di kabupaten Aceh Jaya. 

Harapan utamanya diterbitkan Perbup ini adalah sebagai bentuk pedoman adaptasi perubahan perilaku masyarakat untuk menciptakan kebiasaan dalam kehidupan new normal yakni beraktivitas dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan.

Lanjut Milsa, Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 Bab dan 40 Pasal. Secara umum Perbup ini mengatur mengenai manajemen kesehatan masyarakat, koordinasi dan pengawasan penerapan disiplin, sosialisasi, edukasi dan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan, sanksi bagi pelanggar dan pemantauan, evaluasi pelaporan implementasi prokes.

"Untuk penegakan hukum prokes berupa sanksi-sanksi akan diterapkan secara bertahap dan berjenjang (dari tahap teguran, sanksi dan kerja sosial, tindakan administratif, denda administratif dan sanksi administratif lainnya)," terang Milsa.

Dikatakan Milsa, yang paling utama dilakukan adalah edukasi dan sosialiasasi kepada masyarakat dengan pendekatan persuasif dan humanis yakni bentuk komunikasi yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa protokol kesehatan itu penting.

Selanjutnya sebagai bentuk tindak lanjut secara teknis dan administratif peraturan bupati ini, akan diterbitkan SE/Himbauan/Seruan/Keputusan Bupati, Maklumat Forkopimda, dan SE/Keputusan Kepala SKPK sebagai langkah pembinaan langsung kepada Masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB, menyampaikan kalau Perbup Prokes tersebut dikeluarkan setelah dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh.

“Perbup tentang Prokes sudah sudah kita tandatangani setelah sebelumnya juga telah kita konsultasi ke Provinsi, memang ada beberapa koreksi terkait sanksi yang kita berikan dan itu sudah kita evaluasi lagi,” kata Irfan TB, Kamis (23/9).

Katanya, dalam Perbup Prokes tersebut ada sejumlah sanksi yang akan diberikan terhadap para pelanggar, baik itu pemotongan gaji bagi tenaga Kontrak atau Tenaga Harian Lepas (THL) dan juga tunjangan bagi PNS sebanyak 25 persen.

“Salah satu sanksi yang diberikan kepada para ASN dan THL  adalah pemotongan gaji bagi THL dan pemotongan tunjangan kerja bagi ASN sebanyak 25 persen dan itu diberikan jika sudah beberapa kali kedapatan melanggar Prokes,” Jelas Irfan.

Sementara untuk masyarakat dan pihak perusahaan yang melanggar Prokes juga akan dikenakan sanksi administratif, sanksi sosial bahkan hingga dikenakan sanksi finansial.

“Selain untuk masyarakat, PNS dan THL sanksi juga diberikan kepada perusahaan dan sesuai dengan instruksi provinsi tidak lebih dari Rp 100 ribu," tuturnya.

Komentar

Loading...