Unduh Aplikasi

Perang Bintang di Tol Cikampek

Perang Bintang di Tol Cikampek
Ilustrasi: Fotolia

PRESIDEN Joko Widodo harus berhati-hati dalam menyikapi kasus yang melibatkan Front Pembela Islam dan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ini adalah titik di mana presiden harus mempertimbangkan kepentingan negara ketimbang kepentingan orang per orang di negeri ini. 

Adalah kasus penembakan pengawal Habib Rizieq Shihab yang menjadi titik tersebut. Anggota kepolisian, kemarin dini hari, menembak enam orang karena dianggap menghalang-halangi tugas kepolisian. Sementara FPI menilai, penghadangan anggota polisi diTol Cikampek itu sebagai upaya pembunuhan. 

Mari mundur beberapa pekan ke belakang. Tepatnya di saat Rizieq kembali ke Tanah Air dari Tanah Suci. Ribuan orang hadir menyambut. Antusiasme masyarakat ini bukan ecek-ecek. Mereka datang dari berbagai daerah tanpa dikomando dan dibiayai. Kehadiran mereka seharusnya cukup jadi bukti bahwa Rizieq dinanti banyak orang.

Sejak itu, Rizieq terus menjadi buah bibir. Entah itu karena ulah segelintir orang yang nempel beken dari kedatangan Rizieq atau karena spanduk ucapan selamat datang yang memaksa Panglima Kodam Jaya turun tangan membersihkan spanduk--yang jelas membersihkan spanduk bukan wewenang tugas militer--dan berkomentar akan membubarkan FPI.

Rizieq juga dianggap melanggar aturan protokol kesehatan. Hal inilah yang lantas dijadikan polisi sebagai dasar untuk memanggilnya untuk diperiksa. Namun sayang, Rizieq tak selalu berkelit. Sampai peristiwa Senin dinihari itu terjadi. 

Tentu saja ini bukan tugas mudah bagi Jokowi. Menjelaskan permasalahan ini dengan gamblang, rasional dan apa adanya, tanpa skenario seperti yang kadung dipercayai masyarakat, tentu jadi beban berat. Terutama karena selama ini kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, termasuk kepada pemerintah, sangat rendah.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan kepolisian, seperti dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra, atau isu perang bintang di Trunojoyo menjelang berakhirnya masa tugas Kepala Polri Jenderal Pol Idham Aziz, membuat masyarakat lebih percaya bahwa saat ini polisi tak lagi bekerja untuk negara.

Kepolisian hanya bekerja sesuai dengan kepentingan masinis di setiap gerbong perwira Trunojoyo. Salah satunya adalah isu Rizieq. Jika ada perwira tinggi yang berhasil mengontrol isu ini, atau bahkan memenangkan “perang” terhadap Rizieq, maka besar kemungkinan dia menjadi suksesor Idham, atau minimal jadi alasan bagi Jokowi untuk menunjuknya sebagai orang nomor satu di Trunojoyo, Markas Besar Polri. 

Alahkah lebih baik jika Jokowi menunjuk tim khusus yang akan menelisik peristiwa di Tol Cikampek itu. Lebih baik lagi jika unsur itu tidak datang dari kepolisian demi menjaga independensi tim dan kejernihan hasil investigasi. 

Rizieq adalah fenomena yang nyata di negeri ini. Suka atau tak suka, kita harus akui bahwa dia mampu menjadi figur pemersatu banyak manusia tanpa harus diupah atau diiming-imingi posisi di BUMN. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah selaku tangan negara. Urusan seperti ini bukan sekadar politik. 

Komentar

Loading...