Unduh Aplikasi

Peran Data dan Teknologi untuk Informasi Publik dalam Perizinan

Peran Data dan Teknologi untuk Informasi Publik dalam Perizinan
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, memanfaatkan sistem informasi berupa website, media social, maupun media cetak sebagai sarana dalam penyampaian informasi bagi masyarakat atau publik atas output kinerja yang dilakukan.

Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal, Cut Rezky Handayani mengatakan, memberikan layanan kepada publik merupakan tugas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Berbagai inovasi pun telah dilakukan dalam rangka mendukung pemberian layanan publik yang maksimal, khususnya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,” katanya kepada AJNN, Kamis (24/9).

Pemerintah pusat dan daerah, sambung Cut, saat ini berlomba-lomba menerapkan layanan berbasis teknologi informasi untuk dapat membantu masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

“Pemanfaatan teknologi informasi pada dasarnya mencakup berbagai aktivitas yang saling berkaitan, seperti pengelolaan data dan informasi dalam lingkup sistem informasi pemerintahan,” ujarnya.

Sambung Cut sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP Aceh memiliki tugas dan fungsi diantaranya dalam hal melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Aceh.

“Mekanisme kerja pelayanan tersebut terwujud dalam penyampaian pelaporan pelaksanaan layanan secara periodik, triwulan, semester, hingga tahunan,” tuturnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, khususnya terkait pengelolaan data perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP Aceh telah memanfaatkan sistem informasi berupa website, media social, maupun media cetak sebagai sarana dalam penyampaian informasi bagi masyarakat atau publik atas output kinerja yang telah dilakukan.

“Hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka mendukung penuh tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tercakup dalam salah satu visi dan misi Pemerintah Aceh,” ungkapnya.

Pelayanan publik yang dilakukan DPMPTSP Aceh bukan hanya sekedar mengikuti trend global, akan tetapi juga merupakan pemenuhan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Informasi yang diinginkan publik tersebut harus berupa data dan informasi yang kredibel, akurat, sumber yang tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hal ini senada dengan apa yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap organisasi publik wajib menyampaikan data dan informasi bagi masyarakat,” jelasnya.

Akan tetapi, sambungnya, untuk melindungi penggunaan dari data dan informasi tersebut, maka telah ditetapkan pembagian dari data dan informasi melalui kategori informasi terbuka, dan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada publik.

“Pengelolaan penyampaian data dan informasi yang dihasilkan oleh DPMPTSP Aceh, telah diatur melalui mekanisme Tim Kerja yang disebut sebagai Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu Pada DPMPTSP Aceh,” ungkapnya.

Tim PPID inilah, lanjut Cut, yang sangat berperan sebagai pemfilter pemberian akses informasi bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, proses ini telah dilakukan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi informasi data berbasis website yang telah dirancang.

Peranan Data dan Informasi yang dipadukan dengan penerapan Sistem Teknologi Informasi, merupakan suatu kesatuan yang sama pentingnya yang tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan Good Governance saat ini.

“Memberikan layanan informasi bagi publik yang cepat, tepat, akuntabel, efektif dan efisien hanya dapat diwujudkan melalui adanya keterpaduan kerja antara manusia dengan sistem teknologi yang membantu proses bisnis suatu entitas organisasi publik,” imbuhnya.

Komentar

Loading...