Unduh Aplikasi

Penyidik Akan Gelar Perkara Tentukan Status Bupati Ramli MS

Penyidik Akan Gelar Perkara Tentukan Status Bupati Ramli MS
Markas Polda Aceh. Foto: Tribratanewsaceh.com

BANDA ACEH - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Aceh berencana melakukan gelar perkara untuk menentukan status Bupati Aceh Barat, Ramli MS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Zahidin (Tgk Janggot).

Gelar perkara ini merupakan gelar perkara kedua setelah sebelumnya penyidik telah melakukan gelar perkara di Birowassidik Bareskrim Polri pada tanggal 18 Juni 2020 yang lalu.

Informasi terkait rencana gelar perkara penentuan status terhadap Ramli ini diperoleh AJNN pada Senin (7/12/2020) dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A-4.2 Nomor: B/490/XII/RES.1.6/2020/Subdit I Resum yang disampaikan kepada Zahidin melalui pengacaranya dari Kantor Hukum ARZ & Rekan, Zulkifli, SH.

Dalam surat tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol Sony Sanjaya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Tgk Janggot.

Langkah tersebut yaitu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi dan telah mengambil hasil Visum Et Repertum di RSUD Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya. Kemudian mereka juga telah mengirim surat ke Mabes Polri perihal permohonan izin pemeriksaan terhadap Ramli MS dengan nomor surat B /446/III/RES.1.24./2020 tanggal 3 Maret 2020.

Selanjutnya penyidik juga telah mengirim surat izin khusus penyitaan ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan nomor B/41.a/V/RES.1.6/2020/Subdit I Resum tanggal 5 Mei 2020. 

Kemudian menurut Sony Sanjaya, pihaknya juga telah melakukan gelar perkara di Birowassidik Bareskrim Polri pada tanggal 18 Juni 2020. Selain itu pihak Direskrimum Polda Aceh juga telah menerima surat dari Bareskrim POLRI tentang pengiriman permohonan persetujuan tertulis Presiden untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap saudara Ramli MS bupati Aceh Barat dengan nomor surat R/1558/VII/.7.5/2020 tanggal 30 Juli 2020.

Terakhir Sony menjelaskan kalau mereka juga telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atas nama Ramli MS sebagai saksi.

Sementara itu Kuasa Hukum yang juga juru bicara Kantor Hukum ARZ & Rekan, Zulkifli kepada AJNN menilai bahwa penanganan perkara yang menimpa kliennya tidak berjalan semestinya. Menurut Zulkifli, seharusnya sudah ada tersangka terkait laporan klien mereka.

"Seharusnya tersangkanya sudah ada, karena semenjak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 bukanlah waktu yang singkat untuk penyidik Polda Aceh menentukan atau menetapkan tersangka," ujar Zulkifli kepada AJNN di Banda Aceh.

Pihak penyidik dalam SP2HP yang diterima pengacara Zahidin juga menerangkan mereka telah melakukan Gelar Perkara di Birowasiddik Bareskrim Mabes Polri tanggal 18 Juni 2020 dan telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atas nama Ramli MS ( Bupati Aceh Barat).

"Tapi tidak disebutkan tanggaln gelar perkara tersebut dan sepengetahuan kami telah dilakukan ekspos kasus di Kejaksaan Tinggi Aceh," ungkap Zulkifli.

Menurut Zulkifli, sepertinya ada perlakuan berbeda atau diskriminasi hukum dalam penanganan laporan kliennya. 

"Bila penganiayaan dan pengeroyokan dilakukan oleh masyarakat biasa, bukan oleh pejabat negara (Bupati Aceh Barat), laporan tersebut cepat dilakukan proses maupun penetapan tersangka sehingga kami menduga ada pihak–pihak tertentu yang memanfaatkan laporan klien kami," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga menjelaskan bahwa kalau pihaknya merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun Peraturan Kapolri 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, maka perkara yang di laporkan oleh klien mereka bukanlah perkara yang sulit.

Seharusnya dalam waktu 60 hari telah ada penetapan tersangka namun dalam perkara ini sampai dengan detik ini belum ada, sehingga menjadi pertanyaan ada apa, kenapa, dan apa sebenarnya? Karena baik barang bukti handphone yang digunakan untuk merekam video maupun lainnya telah di sita oleh penyidik Polda Aceh," ujar Zulkifli heran.

Untuk itu menurut Zulkifli, berdasarkan asas (equality before the law) atau terwujudnya persamaan hak di depan hukum serta tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dan proporsional, maka kami meminta Kapolda Aceh untuk segera menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/29/II/2020 SPKT, tertanggal 18 Februari 2020, dan segera melakukan lenetapan tersangka terhadap Ramli MS.

"Apabila kemudian ternyata penyidik Polda Aceh menghentikan perkara ini, maka kami selaku Kuasa hukum Zahidin akan melakukan upaya hukum lainya tidak terkecuali mengajukan Praperadilan," pungkas Zulkifli.

Komentar

Loading...