Unduh Aplikasi

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Masih Memakai Asas Formalitas

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Masih Memakai Asas Formalitas
Ridwan Fawallang. Foto: IST

Oleh Ridwan Fawallang 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama (PA) selama ini masih menjujung asas formalitas. Sehingga mengakibatkan nasabah yang paling banyak menerima kerugian atas putusan hakim. 

Dari penelitian yang saya lakukan, ternyata dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah oleh Pengadilan Agama ditemukan tiga fakta yaitu, pertama, Hakim mengadili sengketa perbankan syariah menggunakan hukum formil baik berupa Peraturan Mahkamah Agung dan KUHPerdata.

Selain itu mereka juga menggunakan hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kedua, penyebab terjadinya sengketa yaitu faktor norma dalam akad yakni lokus permasalahan aturan mengenai pemahaman perbankan syariah yang kaku terhadap akad perjanjian yang telah disepakati bersama dengan nasabah, sehingga menimbulkan wanprestasi.

Akad perjanjian yang seharusnya fleksibel dapat membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya jika terjadi keadaan force major. Lalu ada faktor pemenuhan hak dan kewajiban dalam klausul akad perjanjian yang tidak dipahami oleh nasabah sehingga menyebabkan timbulnya kebangkrutan dalam kegiatan usaha.

Selain itu ada faktor pandangan sosial budaya konsumtif atas dana pembiayaan dari pihak perbankan syariah yang tidak dipahami manajemen keuangan dan bisnis sehingga nasabah merugi atas kegiatan usahanya. 

Kemudian dari hasil penelitian, saya menemukan dampak vonis pengadilan terhadap perkembangan ekonomi syariah bagi pihak nasabah dan perbankan sebagai pelaku dan penerima manfaat pembiayaan perbankan syariah. Dimana secara fundamental eksistensi suatu peraturan hukum menjadi perekayasa, pengontrol dan bagi praktik perbankan syariah, untuk memperoleh mewujudkan keadilan mendorong perkembangan lembaga keuangan serta perwujudan kesejahteraan rakyat secara umum.

Untuk itu saya merekomendasikan kepada tiga pihak, yaitu Kepada Mahkamah Agung RI., untuk segera menyempurnakan hukum acara peradilan agama dan mahkamah syari’yah dan segera menyempurnakan hukum materiil perbankan syariah, sebab ditemukan KHES dengan KUHES tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam praktik perbankan syariah.

Saya juga merekomendasikan kepada pihak nasabah dan perbankan syariah untuk mencermati dan memahami klausul akad perjanjian sebelum disahkan oleh kedua pihak untuk menghindari kerugian dalam berusaha. keuntungan. 

Selain itu saya juga  merekomendasikan agar vonis pengadilan dapat mengubah perkembangan ekonomi syariah yang berdampak kepada lembaga keuangan syariah, nasabah dan masyarakat secara umum.

Untuk diketahui, latar belakang penelitian yang saya lakukan adalah untuk meneliti secara mendalam mengenai perubahan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satu kewenangan pengadilan agama mengadili sengketa perbankan syariah dan peradilan khusus Mahkamah Syar’iyah Aceh. 

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, pengadilan agama menggunakan hukum acara pada Peraturan Mahkamah Agung dan dalam KUHPerdata. Sedangkan hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tujuan saya melakukan penelitian ini yaitu untuk menemukan pola penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama dan menemukan faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi perbankan serta menemukan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu menganalisis dokumen putusan pengadilan agama terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Penulis merupakan Doktor di bidang Fiqh Modern lulusan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...