Unduh Aplikasi

Penyaluran Ditunda, Wabup Aceh Utara: Tidak Ada Kendala Apapun

Penyaluran Ditunda, Wabup Aceh Utara: Tidak Ada Kendala Apapun
Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf. Foto: Ist

ACEH UTARA - Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf menyebutkan penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil, bagi pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 tidak mengganggu pelayanan publik daerah setempat.

“Soal DAU, Pemerintah kabupaten Aceh Utara dalam penundaan atau penyesuaian 2020 ini tidak ada kendala apapun di daerah,” kata Fauzi atau kerab disapa Si Dompeng kepada AJNN, Senin (4/5).

Dikatakan Wabup, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelumnya sudah menyampaikan laporan APBD tahun anggaran 2020 tersebut, hanya saja perlu penyesuaian kembali, karena ada delapan kabupaten dan kota lainnya belum melaporkan.

Tanyou kana laporan (kita sudah ada laporan), cuma tinggai 8 boh kabupaten kota yang galom laporan (Cuma ada delapan kabupaten dan kota belum ada laporan). Insyaallah pelayanan publik jalan seperti biasa. Bedanya saja karena bulan Ramadan,” ujarnya menggunakan bahasa daerah.

Sambung Wabup, untuk angka pasti penundaan DAU dari 35 persen tersebut, dirinya tidak mengetahui pasti berapa.

Baca: Penyaluran DAU Ditunda, DPRK Pijay: Penyesuaian APBK 2020 Telah Dibahas

“Untuk angka pastinya bisa ditanyakan langsung dengan Buk Salwa (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara,” ungkapnya.

Fauzi berharap, mudah-mudahan dengan wabah Covid-19 ini, penyesuaian DAU ini bisa normal kembali di daerah-daerah.

“Karena kalau Covid-19 reda di semua kabupaten dan kota. Artinya anggaran penyesuain itu bisa dikembalikan seperti usulan-usulan yang pernah diusulkan di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat memberikan sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil, bagi pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

Penundaan ini sebagaimana isi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor 10/KM.7/2020 tanggal 29 April 2020. Hal ini juga berkaitan dengan Permenkeu nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka penanganan Covid-19.

Penyaluran DAU yang ditunda yakni sebesar 35 persen dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan dan/atau dana bagi hasil setiap triwulan mulai bulan Mei 2020 dan/atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan.

Komentar

Loading...