Unduh Aplikasi

Penyakit Kronis Dewan Kita 

Penyakit Kronis Dewan Kita 
Ilustrasi: Medpeg Today.

DAHLAN Jamaluddin dan politikus di Gedung Parlemen Aceh berutang penjelasan terhadap masyarakat. Yang terutama adalah kabar tentang keberadaan bonus dana pokok pikiran di luar angka yang menjadi “jatah” seorang ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. 

Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang dikelola Dahlan mencapai Rp 100 miliar. Jumlah lain juga diterima oleh anggota dewan lain sesuai dengan posisi mereka. Tentu saja hal ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat Aceh. Sebagian besar mereka bahkan kesulitan mencari uang Rp 100 ribu per hari. 

Anggaran pokok pikiran itu sendiri sebenarnya menjadi masalah. Dulu, anggaran ini dinamai aspirasi dewan. Jumlahnya bervariasi. Dalam pelaksanaannya, anggaran ini lebih banyak digunakan oleh si pemilik dana aspirasi ketimbang masyarakat. 

Seiring perjalanan waktu, istilah ini pun berubah menjadi pokok pikiran. Beda bentuk satu rasa, pokok pikiran juga masih menjadi “jatah preman” anggota dewan yang setiap tahun membahas pengalokasian anggaran triliunan rupiah. 

Jika keberadaan pokok pikiran, yang dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah salah. Bagaimana pula dengan bonus pokir untuk para anggota dewan. Tentu saja itu jadi lebih salah lagi dan sangat melanggar aturan. 

DPR Aceh seharusnya malu menuntut terlalu banyak dari uang negara yang pengawasannya diamanahkan kepada mereka. Karena mereka bahkan tidak mampu mengawal keberadaan anggaran pembangunan rumah duafa di APBA 2021. 

Anggaran yang dialokasikan untuk membangun rumah duafa itu terbilang kecil jika dibandingkan dengan total dana yang mereka kelola. Namun sepertinya, mereka tidak lagi berhasrat pada kepentingan rakyat. 

Yang mereka pedulikan hanya cara mengeruk keuntungan setelah duduk sebagai anggota dewan. Mungkin tidak semua, tapi ini menjadi penyakit kronis sebagian besar anggota dewan kita. 

Komentar

Loading...