Unduh Aplikasi

Penuntasan Korupsi Keramba Jaring Apung Terkendala Audit Kerugian Negara

Penuntasan Korupsi Keramba Jaring Apung Terkendala Audit Kerugian Negara
Kajati Aceh, Muhammad Yusuf. Foto; AJNN/Tommy 

BANDA ACEH - Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Muhammad Yusuf mengatakan penuntasan korupsi Keramba Jaring Apung di Sabang masih terkendala audit penghitungan kerugian negara (PKN).

"Saat ini belum ada hasil audit kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan Keramba Jaring Apung. Makanya penuntasan kasus ini agak lama,"  kata Kajati Aceh, Rabu (13/1).

Penyidik, kata Muhammad Yusuf, sudah menyurati Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, namun belum ada jawaban. Permasalahan penangganan permasalahan kasus ini juga telah disampaikan ke Jaksa Agung. 

"Apa permasalahan yang dihadapi penyidik dalam penanganan kasus ini telah kita sampaikan ke Jaksa Agung," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Kajati, pihaknya juga telah menyurati BPKP perwakilan Aceh untuk membantu menghitung kerugian negara pengadaan Keramba Jaring Apung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI senilai Rp 45,5 miliar. 

Baca: GeRAK Pertanyakan Penyidikan Kasus Korupsi Keramba Jaring Apung di Sabang

"Kami terus berkoordinasi dengan tim auditor agar hasil kerugian negara bisa cepat keluar. Namun ini juga butuh proses," kata Muhammad Yusuf. 

Kasus pengadaan Keramba Jaring Apung yang bersumber anggaran APBN 2017 dengan pagu Rp50 miliar, Kejati Aceh telah menetapkan
mantan Direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus) Dendi sebagai tersangka. 

Selain itu, penyidik juga telah menyita uang tunai Rp36,2 miliar yang diserahkan langsung PT Perinus dalam bentuk tunai yang diserahkan ke Kejati Aceh.

Hasil temuan penyidik, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung tersebut tidak sesuai spesifikasi. Perusahaan tidak menyelesaikan pekerjaan 100 persen dan terjadi kelebihan bayar sebesar 89 persen dari 75 persen pekerjaan yang diselesaikan. Total yang dibayarkan Rp40,8 miliar lebih dari nilai kontrak Rp 45,58 miliar.

Komentar

Loading...