Unduh Aplikasi

Penuhi Tuntutan Gaskan, Pemkab Aceh Jaya Gelar Pertemuan Terkait Sejumlah Petisi

Penuhi Tuntutan Gaskan, Pemkab Aceh Jaya Gelar Pertemuan Terkait Sejumlah Petisi
Foto: Ist

ACEH JAYA - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggelar pertemuan dengan sejumlah mahasiswa, Ormawa, LSM dan OKP yang tergabung dalam Gerakan Aceh Jaya Serukan Keadilan (GASKAN) di aula lantai III Sekdakab Aceh Jaya, Selasa (3/11) sore kemarin.

Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah petisi yang diserahkan Gaskan saat gelaran aksi penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang berlangsung di Gedung DPRK Aceh Jaya, Kamis 15 Oktober 2020 lalu.

Kepada peserta yang hadir, Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB mengungkapkan bahwa pimpinan daerah Kabupaten Aceh Jaya mendukung penuh terhadap aspirasi mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

“Semoga harapan ini menjadi aspirasi yang nantinya sampai kepada pihak terkait,” ujarnya.

Dirinya mejelaskan, menyangkut realisasi penggunaan dana Covid-19 dari bantuan Gubernur Aceh akan dilaksanakan oleh SKPK terkait, seperti Dinkes, RSUD Teuku Umar Calang, PUPR, Dinsos, BPBK, Disperindag, Setdakab dan pihak kecamatan.

“Adapun bantuan dari Gubernur Aceh berjumlah Rp 15 miliar yang dikelola oleh SKPK yang membidanginya," Paparnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa, menyangkut rangkap jabatan sebagaimana petisi aksi mahasiswa beberapa waktu yang lalu, untuk saat ini dirinya sudah menandatangani surat untuk pelaksanaan JPT oleh BKPSDM Aceh Jaya

Selain itu, terkait perbup tentang penertiban ternak di Aceh Jaya akan ditambahkan item pelaksanaan. Dengan harapan, kedepannya pelaksanaan akan lebih tertib.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Irwanto NP, mengungkapkan audiensi sebagaimana telah terima dan dilaksanakan pada saat ini, merupakan bagian dari isi petisi yang sampaikan peserta aksi saat menyampaikan orasi.
 
Dirinya menjelaskan, berkaitan dengan penolakan Omnibus Law, DPRK sudah menyampaikan surat ke pihak DPR RI dengan nomor: 170/772/DPRK/2020 dan juga surat kami kepada pihak Forbes di Jakarta dengan Nomor: 171/772/DPRK/2020.

“Surat ini sudah diterima oleh pihak – pihak terkait,” ujarnya.

Selain itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, Bakhtiar menjelaskan, jika Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada DPA Dinas Kesehatan Aceh Jaya sejumlah Rp 8 miliar. 

“Dari dana tersebut sebanyak Rp 6 miliar terdapat operasional 11 puskesmas di Kabupaten Aceh Jaya. Di dalamnya juga ada anggaran untuk SPPD. Inspektorat tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut,” ujar Bahktiar

Baca: Usai Demo Tolak Omnibus Law, Kadis Pendidikan Aceh Jaya Ancam Keluarga Pendemo

Dirinya menambahkan, untuk realisasi dana tahun 2019, saat ini sedang dilakukan audit  langsung oleh BPK RI. Sejumlah Rp. 316 Juta terhadap kelebihan bayar SPPD kegiatan BOK Puskesmas sudah menjadi temuan

“Temuan tersebut sudah disetor kembali ke kas daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setdakab Aceh Jaya, Muhammad Milsa menjelaskan terkait petisi Qanun Penertiban Ternak. Dirinya mengungkapkan, salah satu masukannya adalah membentuk posko-posko di kecamatan, 

“Ini sangat baik dan perlu adanya tindak lanjut melalui Perbup untuk teknis pelaksanaan di lapangan” ujarnya

Kembali dirinya mengungkapkan, Indonesia adalah negara hukum, maka sulit menjalankan sebuah kebijakan tanpa adanya payung hukum yang memadai dan dari aspek sosial, maka semua aturan harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

“Kami juga mengharapkan kepada kita semua adanya kerja kolaborasi untuk melaksanakan penertiban dimasyarakat dan kami sadar tanpa adanya dukungan dari semua kalangan maka harapan kesejahteraan semua lapisan masyarakat akan sulit tercapai,” jelasnya.

“Kami sudah mengkaji untuk qanun tersebut bersama pihak Pol PP/WH untuk qanun ini masuk dalam proleg di DPRK Aceh Jaya agar adanya perubahan dalam penertiban umum di masyarakat. Apresiasi kami kepada adek-adek mahasiswa atas kepeduliannya untuk pembangun di Aceh Jaya,” tutup Milsa.

Komentar

Loading...