Unduh Aplikasi

Penuhi Permintaan Pendemo, DPRK Abdya Surati Presiden, DPR-RI Hingga Mabes Polri

Penuhi Permintaan Pendemo, DPRK Abdya Surati Presiden, DPR-RI Hingga Mabes Polri
Potongan surat DPRK Abdya

ACEH BARAT DAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) akhirnya memenuhi permintaan mahasiswa yang melakukan aksi demo di Gedung DPRK setempat, pada Senin (30/9) kemarin, untuk menyurati Presiden, DPR-RI dan Mabes Polri terkait sejumlah permasalahan yang sedang terjadi.

Salah satu permintaan mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Abdya dan BEM STKIP Muhammadiyah Abdya tersebut yakni meminta DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk meneruskan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat di Jakarta.

Dalam tuntutannya yang berjumlah 9 poin itu diantaranya berisi permintaan, agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu Pembatalan UU KPK, serta menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Massa juga meminta Pemerintah Pusat agar mencegah dan menghentikan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan memberikan sanksi pencabutan HGU Korporasi yang melakukan pembakaran hutan serta mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak bertanggungjawab atas pembiaran pembakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Sementara itu, mereka juga meminta Pemerintah untuk meninjau kembali Revisi KHUP, terkait dengan pasal 218, pasal 219, pasal 220, pasal 241 dan pasal 340.

Kepada lembaga DPR-RI, mahasiswa ini menuntut agar RUU Permasyarakatan dibatalkan. Merekak juga meminta agar DPR dalam merevisi UU Pertanahan supaya lebih berpihak kepada rakyat. Selain itu, DPR dalam proses pembahasan RUU diminta untuk mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Poin terakhiri dari tuntutan mahasiswa itu, berisi permintaan kepada Provost Mabes Polri untuk memproses tindakan oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif dalam beberapa aksi penyampaian pendapat mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia.

Seluruh permintaan mahasiswa ini dituangkan dalam surat bernomor 170/87/2019 tanggal 30 September 2019, ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR-RI dan Mabes Polri. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRK Abdya sementara, Syarifuddin.

Dikonfirmasi terkait surat ini, Sekretaris DPRK Abdya, Salman mengatakan surat tersebut akan dikirimkanke Jakarta pada hari ini Selasa (1/10), melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia.

"Benar, hari ini surat itu akan kami kirimkan ke Jakarta melalui Pos," jawab Salman singkat saat dihubungi AJNN melalui seluler, Selasa (1/10).

Komentar

Loading...