Unduh Aplikasi

Pengurus IAPI Aceh Periode 2019-2022 Dilantik

Pengurus IAPI Aceh Periode 2019-2022 Dilantik
Pelantikan Pengurus IAPI Aceh

BANDA ACEH - Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Provinsi Aceh periode 2019-2022 resmi dilantik. Prsosesi pelantikan berlangsung di Hotel Kriyad Muraya Banda Aceh, Jumat (19/7).

Kepengurusan DPD IAPI Provinsi Aceh yang dilantik adalah kepengurusan periode kedua, dimana pada periode pertama IAPI diketuai oleh Alm. Ir. Zahruddin.

Ketua IAPI Aceh Ir. Abdul Haris, MT usai dilantik mengatakan IAPI adalah wadah organisasi profesi bagi ahli pengadaan yang dibentuk pada tanggal 3 Juli 2008 di Semarang.

"IAPI memiliki visi untuk meningkatkan kemampuan dan pertukaran informasi serta kerjasama antara para anggota untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang pengadaan barang dan jasa," katanya.

sosialisasi dan diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

Dikatakan Abdul Haris, keanggotaan organisasi ini bersifat terbuka bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan umum yaitu memiliki keahlian khusus di bidang pengadaan barang dan jasa yang diakui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ), atau memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP )

Haris menambahkan, kepengurusan DPD IAPI Provinsi Aceh dibawah pimpinannya akan mencoba menjalankan seluruh program DPD IAPI secara umum dan secara khusus berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Aceh.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IAPI usai melantik pengurus IAPI ACeh mengatakan pihaknya sangan berharap IAPI Aceh mampu meningkatkan kompetensi anggotanya agar kedepan para pelaku pengadaan memiliki pengetahuan yang sama dan memahami petunjuk dan pedoman yang berlaku.

"Saat ini pengadaan barang dan jasa masih dianggap sebagai pekerjaan tambahan padahal beban dan tanggung jawab pekerjaan ini cukup besar, namun sering kompensasi tidak besar. Disinilah kemudian pentingnya sinkronisasi antara fungsi fungsi dalam organisasi yang kita lihat ada pengaruhnya. Bagaimana peraturan pengadaan perlu disinkronisasi dengan kebijakan pengelolaan keuangan," katanya.

Selain pelantikan pengurus, pagi tadi IAPI juga menggelar sosialisasi dan diskusi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Komentar

Loading...