Unduh Aplikasi

KASUS PEMUKULAN ANGGOTA DPRK ACEH JAYA

Penggunaan Pamtup Kadis PUPR Dipertanyakan

Penggunaan Pamtup Kadis PUPR Dipertanyakan
Anggota DPRK Aceh Jaya (kaos merah), Muslim saat membuat laporan di SPKT Polres Aceh Jaya. Foto: AJNN/Suar

ACEH JAYA - Penggunaan jasa pengamanan tertutup (Pamtup) oleh pejabat daerah sekelas kepala dinas di kabupaten Aceh Jaya dipertanyakan.

"Anggaran yang digunakan sebagai jasa untuk seorang Pamtup itu sumbernya dari mana, serta dasar hukumnya apa, itu yang kami pertanyakan," kata Sekjend PDA Aceh Jaya, Nasri Saputra kepada AJNN, Jum'at (17/4) Sore.

Dirinya juga meminta Kadis PUPR Aceh Jaya menjelaskan ke publik mekanisme hingga dirinya mendapat pengawalan dari seorang aparat atau kata lain seorang Pamtup.

Baca: Kadis PUPR Aceh Jaya: Terlapor Pengawal Resmi Saya

"Kenapa seorang Kadis harus mendapat pengawalan dari seorang anggota, apakah dirinya mengaku selama ini mendapat ancaman ?," tanya nya lagi.

Sambungnya, jika memang selama ini dia (kadis) mendapat ancaman dalam menjalankan tugas kenapa tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, kenapa mesti dengan menggunakan jasa pengawalan.

Dengan demikian, secara tidak langsung sudah membuat jarak seorang kadis dengan masyarakat dan mitra kerja lainnya.

"Kami minta bupati harus mengevaluasi terkait insiden ini, jika memang seorang kadis dibenarkan adanya pengawalan yang dibiayai oleh pemerintah kenapa kadis-kadis yang lain tidak mendapat pengawalan," ungkap Pon Chek sapaan Nasri Saputra-red.

Dirinya juga mengharapkan kejadian serupa tidak terulang lagi, baik terhadap pejabat publik maupun masyarakat biasa, apalagi dilakukan oleh seorang Pamtup dengan masalah yang sepele.

"Kami minta kasus ini dapat diusut hingga tuntas, apalagi dengan kejadian ini lembaga DPR jadi tercoreng," pungkas Pon Chek

Komentar

Loading...