Unduh Aplikasi

Pengesahan Sudah Terbit, Nova Tinggal Menunggu Pelantikan. Ini Isi Lengkap Keppresnya

Pengesahan Sudah Terbit, Nova Tinggal Menunggu Pelantikan. Ini Isi Lengkap Keppresnya
Kepres pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif untuk sisa jabatan 2017 - 2022. Dalam Keppres Nomor 95/p tahun 2020 berisi tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Nova dari posisi wakil gubernur Aceh dan pengesahan pengangkatan mantan dosen Arsitektur Unsyiah tersebut untuk mengemban amanah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017 2022.

Keppres tersebut sudah lama dikirim kepada sejumlah pejabat terkait termasuk Nova Iriansyah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam surat bernomor B-229/Kemensetneg/D-3/AN.00.00/00/2020 pada tanggal 16 September 2020. Surat itu sendiri diteken oleh Plt Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Setya Utama.

Sejumlah pertimbangan menjadi latar belakang keluarnya Keppres Nomor 73/p tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 tersebut, pertimbangan itu adalah telah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 444 k/Pid.sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang menyatakan Irwandi Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu selama ini Nova Iriansyah sebagai wakil Gubernur Aceh juga telah menjadi Pelaksana Tugas (PLT) wewenang dan kewajiban sehari-hari Gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017-2022 sampai dengan dilantiknya gubernur sisa masa jabatan tahun 2017 2022.

Keppres ini juga sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri nomor 12 1.11/4898/SJ tanggal 3 September 2020 yang isinya antara lain mengusulkan pemberhentian dengan hormat Nova Iriansyah sebagai wakil gubernur Aceh sekaligus pengesahan pengangkatan Nova sebagai gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017 - 2022. Selain itu, Nova Iriansyah dianggap telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun 2017 2022.

Dengan disahkannya Nova sebagai Gubernur Aceh definitif, maka pria yang juga politisi partai Demokrat tersebut akan menerima gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah (Gubernur) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Keppres itu disebut Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat Nova dilantik nantinya.

Dalam Keppres tersebut juga disebutkan bahwa pengesahan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif sudah sesuai pasal 4 ayat 1 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2015 Nomor 58 tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5679.

Aturan yang sama juga ada dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2016 nomor 130 tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5898.

Terkait gaji dan tunjangan untuk posisi Nova sebagai Gubernur Aceh, juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuangan/administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas ke wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 121.

Kenapa posisi Gubernur Aceh perlu didefinitifkan? 

Posisi Nova sebagai Plt Gubernur Aceh tentu saja mempunyai kewenangan terbatas. Kalaupun boleh dilakukan, maka  semua keputusan yang diambilnya harus atas persetujuan menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan kalau pada dasarnya tugas dan wewenang Plt itu sama dengan seorang Gubernur. Tapi yang berbeda terletak pada kewenangan yang dibatasi.

Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Plt dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya lalu membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.

Selain itu Plt Gubernur juga dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Tapi pada Ayat (2) PP tersebut menulis kalau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Kini, usai Keppres itu keluar, maka masyarakat Aceh tinggal menunggu kapan dan di mana prosesi pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh dilakukan di Aceh atau istana presiden di Jakarta. Tapi biasanya khusus untuk Aceh, pelantikan Gubernur bisa dilakukan dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh. Namun kondisi politik dalam beberapa waktu terakhir membuat pelantikan tersebut belum pasti akan dilakukan dimana nantinya.

Sebelumnya Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin saat dihubungi AJNN, Kamis (15/10) mengatakan kalau Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) tentang pengangkatan Nova Iriansyah menjadi Gubernur definitif Aceh sudah keluar. Safaruddin juga mengatakan kalau saat ini tinggal menunggu proses pelantikan saja. Terkait dengan proses pelantikan, menurutnya sesuai dengan regulasi harus melalui sidang paripurna di DPRA.

Menurut informasi yang dia terima dari Kementerian Dalam Negeri, hari ini Kamis (15 Oktober 2020) surat Keppres sudah keluar. Padahal sesuai dengan dokumen yang diperoleh AJNN sejak tanggal 15 September 2020 Keppres tersebut telah dikeluarkan oleh Jokowi. Tentu saja pernyataan Safaruddin ini menjadi tanda tanya ada apa dibalik semua ini, karena Tanggal yang disebut oleh politisi Partai Gerindra itu berbeda dengan tanggal keluarnya Keppres tersebut.

Komentar

Loading...