Unduh Aplikasi

Pengelolaan Otsus di Provinsi, Pembangunan Lebih Terfokus

Pengelolaan Otsus di Provinsi, Pembangunan Lebih Terfokus
Foto: sindonews

BANDA ACEH - Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi angkat bicara terkait langkah yang diambil Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh untuk menarik kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) di kabupaten dan kota. Menurutnya alasan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) yang terpusat di provinsi, agar pemerintah kab/kota tidak semena-mena menggunakan dana tersebut.

"Selama ini otsus ada masalah, diperencanaan juga bermasalah itu," kata Rustam Effendi kepada AJNN, Kamis (24/11).

Rustam melihat tidak ada acuan baik dalam menentukan program atau projek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mana yang layak dan tidak. Bahkan terkadang banyak kegiatan dilaksanakan yang tidak dibutuhkan masyarakat daerah

"Kalau saya masuk lebih jauh, volume satuan juga kecil pada akhirnya harus dipecahkan lagi di daerah, sehingga suka-suka bupati setempat," jelasnya.

Menurutnya, ketika dana otsus berada pada tingkat dua, kewenangan bupati sangat besar sekali. Dan selama ini apa yang laksanakan tidak sesuai kebutuhan, mekanisme pembahasan pun terkadang tidak dilakukan secara bersama.

Rustam menilai, dengan adanya peraturan dana otsus dikelola oleh provinsi, pembangunan Aceh akan terfokus, apalagi masih banyak kewajiban pembangunan yang harus dilakukan seperti bendungan, Terowongan Geurutee, serta pembangunan lain yang belum dilaksanakan.

"Kalau saya lebih bagus dikelola provinsi, kalau tetap dikelola seperti dulu oleh masing-masing kab/kota tidak jadi Aceh ini," kata Rustam.

Dirinya memandang model pengelolaan ini lebih bermanfaat, apalagi sekarang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sedang menyusun rencana aksi dana otsus dan akan membahas mana program yang bagus dan sesuai untuk daerah.

Komentar

Loading...