Unduh Aplikasi

Pengelolaan Minerba oleh Pusat Langgar UUPA dan Semangat Reformasi

Pengelolaan Minerba oleh Pusat Langgar UUPA dan Semangat Reformasi
ilustrasi Foto: TEMPO

BANDA ACEH - Pengacara Aceh, Mukhlis Mukhtar mengatakan surat dari Kementerian ESDM terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih ke pemerintah pusat termasuk Aceh merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Menurut Mukhlis Mukhtar, surat tersebut sangat bertentangan dengan UUPA nomor 11 tahun 2006, dimana dalam UUPA Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara di Aceh.

"Itu sangat bertentangan dengan UUPA, dan pusat telah melanggar UUPA dan Komitmen Reformasi," kata Mukhlis Mukhtar, saat dihubungi AJNN, Sabtu (12/12).

Kalau mengacu pada Mahkamah Konstitusi, kata pengacara kondang itu, Undang-Undang Minerba yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan tidak berlaku untuk Aceh.

Sebab, sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006 merupakan turunan dari Undang-Undang 1945.

Untuk itu, apa yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh harus konsisten untuk dijalankan

"Karena sesungguhnya UUPA itu adalah pendilansan kewenagan pemerintah pusat terhadap Aceh, jadi terkait Minerba Jakarta harus konsisten," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat menarik kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk Aceh.

Surat dengan nomor 1481/30.01/DJB/2020 ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin, 

Dalam surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan, sesuai dengan ketentuan  Pasal 173C Undang-Undang Minerba, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau enam bulan sejak UU Minerba mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020 lalu.

Untuk itu, dalam surat tersebut, terhitung sejak 11 Desember 2020, pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara akan beralih ke pemerintah pusat.

Surat yang ditujukan kepada seluruh gubernur termasuk Aceh menyatakan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizininan di bidang pertambangan mineral dan batubara juga akan dialihkan ke pemerintah pusat.

Komentar

Loading...