Unduh Aplikasi

Regulasi Pilkada Sesuai UUPA dan UU Pilkada

Regulasi Pilkada Sesuai UUPA dan UU Pilkada
Ilustrasi. Foto :
ACEH UTARA - Pakar Hukum Tata Negara Amrijal J Prang mengatakan, persoalan potensi terhadap konflik regulasi dalam rangka pelaksanaan pilkada 2017 di Aceh harus mengacu pada azas hukum yang mengatur antara UUPA dan UU Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Amrijal saat menjadi narasumber dalam FGD yang diselenggakan KIP Aceh Utara di City Coffe, Selasa (15/3).

Menurutnya, sejauh ini Qanun Aceh No 1 tahun 2012 yang diatur melalui mekanisme UUPA masih dapat digunakan sebelum lahir qanun terbaru yang sedang dibahas oleh DPR Aceh. Persoalan kemudian akan ada benturan dengan UU Nomor 1 Tahun 2005 junto UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dapat ditafsir sesuai dengan azas hukum yang ada.

“Kedua peraturan perundang-undangan tersebut bisa digunakan dalam proses menyusun qanun terbaru tentang pilkada,” ujar Amrizal.

Kata dia, selain lex specialis derogate legi generalis (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum), masih ada azas lex posteriore derogate legi priori (aturan lama dikesampingkan oleh aturan baru) dan re judicate pro veretate (putusan hakim dianggap benar).

“Ketiga azas tersebut bisa saling berbenturan dalam memahami kedua aturan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, keduanya harus tetap digunakan sebagai acuan hukum dalam konteks pelaksanaan pilkada,” tambahnya.

Jika kemungkinan terjadinya konflik regulasi, sambung Amrijal, maka penyelesaiannya harus menggunakan azas hukum alias antonomi, artinya kedua aturan undang-undang tersebut bisa digunakan.

“Dalam Pasal 236 UUPA, memang undang-undang lain diakui sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. Artinya jika ada yang tidak diatur dalam UUPA maka bisa digunakan UU Pilkada” ketusnya.

Terkait dengan polemik harus tidaknya bagi para PNS dan anggota DPR mundur dari jabatan jika ingin mencalonkan diri dalam pilkada yang diatur berbeda dari kedua undang-undang itu, Amrijal juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya boleh saja khusus Aceh diatur cukup dengan non-aktif bagi para PNS, anggota DPR dan pegawai BUMN/BUMD.

Tapi jika ada pihak yang merasa dirugikan dan mempersengketakan masalah tersebut ke MK, maka terbuka kemungkinan MK memutuskan untuk membatalkan isi pasal tersebut seperti kasus calon independen dalam Pilkada 2012 lalu.

“Dalam pasal 73 UUPA dijelaskan bahwa turunan UUPA diatur lebih lanjut dengan qanun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya memungkinkan bisa diatur dengan aturan UU lain selain UUPA,” tutupnya.

Komentar

Loading...