Unduh Aplikasi

Pengamat Politik: Pansus DPRK Terkait Kasus Video Bupati Simeulue Sudah Sesuai Tupoksi

Pengamat Politik: Pansus DPRK Terkait Kasus Video Bupati Simeulue Sudah Sesuai Tupoksi
Foto: Ist

BANDA ACEH - Pengamat Politik Unsyiah, Dr. Effendi Hasan, MA mengatakan, secara aturan pembentukan pansus DPRK Simeulue terkait kasus asusila yang dilakukan oleh Bupati Simeulu sudah sesuai dengan tupoksi anggota DPRK.

Menurutnya, pansus tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Pengawasan yang dilakukan DPRK terhadap eksekutif. Pengawasan tidak hanya dalam konteksi kebijakan. Pengawasan juga bisa dilakukan ketika adanya terkait kasus-kasus asusila.

Baca: Viral Video Mesra Bupati, DPRK Simeulue Bentuk Tim Pansus Lakukan Investigasi

Hal itu disampaikan Effendi Hasan dalam diskusi publik dengan tema “Menyikapi Hasil Pansus DPRK Simeulue” yang dilaksanakan LoGPol di D’Energi Cafe, Jumat, (16/8/ 2019).

Efendi Hasan menjelaskan, dalam konteks kepemimpinan, kasus asusila yang terjadi ini telah bertentangan dengan pancasila yang berkaitan dengan ketuhanan yang maha esa, karenan sebelum sebelum dilantik Menjadi bupati telah disumpah dengan kitab suci untuk tidak melanggar yang berkaitan dengan nilai-nilai moral.

“Kenyataannya bupati tidak ikuti sesuai dengan sumpah. Kedua sila ke 4, sebagai pemimpin rakyat yang baik dan bermoral seharusnya tidak melakukan tindakan-tindakan amoral, sebagai seorang pejabat publik harus menjadi teladan bagi rakyat. Nilai-nilai moral positif sangat penting bagi seorang pemimpin. Jangan sampai dengan kasus ini akan menghilangkan trust masyarakat padanya, sebut Effendi Hasan.

Lebih lanjut Effendi Hasan memaparkan, seorang pemimpin harus gentleman mengundurkan diri jika ada melakukan tindakan amoral. Tetapi, Jika seorang pemimpin tidak melakukan perbuatan amoral, maka pemimpin harus mampu mengklarifikasi dan membuktikan kepada publik.

“Pempimpin harus bisa memberikan pendidikan politik bagii masyarakat. Kita sebagai daerah Syariat Islam, harus bisa menjadi contoh teladan bagi daerah lain,” katanya.

Dr. Effendi Hasan berharap tokoh masyarakat Silmeulue bisa memberikan dukungan kepada DPRK dalam penuntasan kasus ini dan mahasiswa ikut sama-sama mengawal kasus video amoral itu.

“Terakhir, Harus adanya penyamaan visi, karena ini terkait martabat masyarakat simeulue, ujar pakar politik Unsyiah,” katanya.

Sementara itu, Adi Hermansyah, SH,. MH selaku Akademisi menambahkan apabila seorang pejabat publik melakakukan pelanggaran hukum maka dapat dijatuhkan sanksi adminitratif dan pidana yang berlaku baik Undang-undang Pornografi, UU Pemda Nomor 23 tahun 2014 bahwa Pemimpin tidak boleh melakukan prilaku tercela.

“Dalam konteks Keacehan, seseorang yang melakukan perbuatan asusila bisa dijerat dengan Qanun Jinayah,” sebutnya.

Terakhir, pemateri Dr. Jabbar Sabil, MA sebagai akademisi UIN Ar Raniry menjelaskan, permalasahan yang terjadi di Simeulue dapat dilihat secara holistik, karena Al-Quran mengajarkan seperti itu, salah satunya adalah dari Aspek filsafat hukum Islam.

“Dalam konteks ini diistilahkan dengan Maqasib Assyariah yaitu menautkan persolan hukum dengan berbagai aspek seperti politik, moralitas, dan hukum. Salah satunya jika terbukti maka yang bersangkutan melanggar pada pasal 23,” katanya.
.
Disisi lain kata dia, dalam rangka melestarian kekhususan Aceh, pemeliharaan agama perlu dilakukan, jika itu tidak ditegakkan maka akan merusak agama di dalam masyarakat, karena sudah menjadi konsumsi masyarakat luas dan Jika itu di lakukan oleh penguasa ini sudah melanggar hizzuldin (Kemulian Agama) yang sumber nilainya Al Quran.

 

Komentar

Loading...