Unduh Aplikasi

Pengamat Nilai Pilkada 2024 Pelemahan Terhadap UUPA

Pengamat Nilai Pilkada 2024 Pelemahan Terhadap UUPA
Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan. Foto: Rmolaceh

BANDA ACEH - Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala (USK) Effendi Hasan menyebutkan, pelemahan terhapad Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) jika pilkada Aceh jatuh pada tahun 2024.

"Kan itu efeknya, jika pilkada tidak jadi 2022. Kalau bahasa istilahnya ada Bonsai terhadap UUPA," kata Effendi kepada AJNN, Selasa (2/2/2021). 

Ia mengatakan, ada alasan kenapa Aceh harus tetap melaksanakan pilkada tahun 2022, yakni UUPA dan Qanun Pilkada.

Namun, persoalan yang timbul, lanjut Efendi, ialah bagaimana pendekatan komunikasi politik yang dilakukan oleh elit politik Aceh ke pemerintah pusat.

"Tapi yang terlihat tidak ada. Seolah-olah Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan pemberian tanpa memikirkan dampak akan timbul," ujarnya.

Baca: Soal Pilkada, Akademisi: Aceh Harus 2022, Jangan 2024

Ia juga menilai, eksekutif dan legislatif Aceh tidak melihat ada upaya pelemahan terhadap kekhususan Aceh.

Kata Efendi, eksekutif dan legislatif harus bertanggung jawab terhadap persoalan pilkada ini.

"Apa juga kerja mereka. Kalau bukan memastikan ini, karena terkait dengan kehususan Aceh," ucapnya.

Ia melihat, saat ini komunikasi politik yang diterapkan oleh elit politik yang ada di Aceh terkesan sangat kaku. Seharusnya pendekatan dengan komunikasi politik ini gencar dilakukan. Sebab hal ini terkait dengan kewenangan Aceh itu dilemahkan lagi.

"Saya pikir selama ini Pemerintah Aceh dan DPRA tidak ada upaya untuk memastikan pilkada 2022. Tiba-tiba KIP Aceh sudah menetapkan tahapan saja. Ini tugas berat Pemerintah Aceh dan DPRA agar pilkada Aceh itu harus tetap diselenggaran tahun 2022," pungkasnya.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...